Home » News » Dukungan Penuh Dari Presiden Jokowi Terhadap Tindakan KPK

Dukungan Penuh Dari Presiden Jokowi Terhadap Tindakan KPK



Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus dugaan suap yang berlangsung di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan kejaksaan.

Dukungan Penuh Dari Presiden Jokowi Terhadap Tindakan KPK

“Pemerintah mengapresiasi kinerja KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan kasus dugaan suap Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan beberapa kasus penegak hukum sebelumnya,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Menurut dia, langkah Lembaga pembasmi korupsi tersebut dirasa kuat dalam menegakan hukum. Berbagai prestasi yang sudah diraih tersebut menepis adanya pesimisme terhadap kepimpinan KPK 2015-2019.

“Tapi sekarang pesimisme itu sudah dijawab dengan satu kinerja yang baik,” kata Teten di sela peringatan HUT ke-2 gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK), di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Jumat 22 April 2016.

“Ini korupsi tumbuh subur kareba aparat penegak hukum korup. Jadi kita semua harus mendukung langkah-langkah KPK untuk membersihkan aparat hukum. Presiden meminta KPK untuk ikut membersihkan pemerintahan,” ujar Teten.

Teten mengatakan, pemerintah juga turut menyoroti dua kasus dugaan suap penghentian perkara korupsi PT Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan pengamanan kasus Bupati Subang Ojang Sohandi di Kejati Jawa Barat. Apalagi dalam perkara suap di Kejati Jabar KPK turut menangkap jaksa Deviyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo.

“Jadi kami sangat mendukung. Nanti pasti Presiden (meminta) Jaksa Agung untuk kooperatif dengan KPK. Ini harus dijadikan kesempatan untuk betul-betul membersihkan institusi kejaksaan,” kata Teten.

Teten berharap, KPK yang masuk ke dalam korupsi atau suap penegak hukum yang ada jaksa dan hakim tetap konsisten. Karena ihwal itu sudah ada dalam roadmap KPK.

Teten menceritakan tentang pembentukan The Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong yang masa awal pembentukannya memprioritaskan untuk membersihkan aparat hukum.

“Jadi KPK (di Indonesia) punya mitra dengan aparat penegak hukum lain, bukan KPK dikeroyok aparat penegak hukum yang melakukan,” tandasnya.

Menurut undang-undang, tugas KPK jelas untuk memberantas korupsi dan tidak boleh kompromi terhadap hal itu. “Langkah KPK ini sedang satu tahap membangun kejaksaan atau aparat hukum lain (MA) yang lebih baik. Justru memberantas korupsi harus dari atas,” katanya.
(Freddy Julio – sisidunia.com)