sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Pengembang Dituding Ahok Tidak Transparan

Pengembang Dituding Ahok Tidak Transparan



Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan sejumlah pimpinan perusahaan pengembang reklamasi di Teluk Jakarta, tidak pernah jujur dalam menyampaikan kepadanya terkait rencana pengenaan kewajiban untuk memberi kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang akan diatur di Peraturan Daerah (Perda) DKI terkait reklamasi.

Pengembang Dituding Ahok Tidak Transparan

“Tiap kali ketemu saya, enggak ada (pimpinan perusahaan pengembang) yang berani bilang itu kemahalan,” ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Kamis, 21 April 2016.

Ahok mengatakan, pemerintah Provinsi DKI akan mendapat kompensasi sepadan yang dihitung dari 15 persen Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari lahan yang bisa dijual di atas pulau hasil reklamasi, berdasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

“Jadi keluar kata (kontribusi tambahan) 15 persen, bukan dari saya, tapi dari hitungan,” ujar Ahok.

Ahok mengatakan, polemik tentang perhitungan besaran kontribusi tambahan sendiri telah mengemuka sejak ia masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI. Pengembang berkeinginan agar besaran ditentukan secara pasti, misalnya Rp1.000.000 atau Rp2.000.000 per-meter persegi.

Apabila hal itu disetujui maka hal yang pastinya jadi pertanyaan terdapat pada dasar penentuan besaran. Sehingga, dalam Raperda, dimasukkan usulan perhitungan kontribusi tambahan sebesar 15 persen NJOP dikali luas lahan yang bisa dijual. “Saya sejak menjadi Wagub sudah berdebat dengan mereka,” ujar Ahok.

Ahok mengatakan, ia tidak menutup kemungkinan jika keberataan perusahaan pengembang atas usulan itu akhirnya malah disalurkan ke DPRD DKI. Berdasarkan pengalamannya, DPRD DKI memang memiliki catatan mengubah klausul yang diajukan pemerintah, seperti memasukkan penganggaran pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) ke dalam rincian APBD yang telah diparipurnakan.

“Orang bisa menduga secara umum (DPRD bekerja mencoba fasilitasi pengembang). UPS saja, dia bisa masukin ke APBD siluman,” ujar Ahok.
(Freddy Julio – sisidunia.com)