Home » News » Fakta BPK Bertentangan Dengan Hasil Dari Pengelola RS Sumber Waras

Fakta BPK Bertentangan Dengan Hasil Dari Pengelola RS Sumber Waras



Jakarta – Kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja P alias Ahok, mengenai jual beli tanah antara pihak yayasan RS Sumber Waras dengan Pemprov DKI Jakarta yang kini berpolemik.

Fakta BPK Bertentangan Dengan Hasil Dari Pengelola RS Sumber Waras

Pengelola RS pun membeberkan fakta-fakta tentang pembelian tersebut dengan hasil, ada beberapa hal yang bertentangan dengan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara menjelaskan, alamat RS Sumber Waras sesuai sertifikat tanah yang dimiliki yayasan adalah Jalan Kyai Tapa. Hal ini berbeda dengan yang ada di audit BPK yakni berada di Jalan Tomang Utara.

“Sertifikat atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang berkedudukan di Jakarta. Luasnya 36.410 m2, statusnya hak guna bangunan. Alamatnya di Jalan Kyai Tapa,” kata Abraham di Ruang Pertemuan RS Sumber Waras, Jl Kyai Tapa, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016).

Sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki RS Sumber Waras tertanggal 27 Mei 1998. Tanah bangunan yang dijual tersebut berada di sisi barat RS Sumber Waras.

“Enggak ada alamat lain,” tegasnya.

BPK mengacu kepada alamat di Jalan Tomang Utara, menyatakan nilai jual objek pajak (NJOP) untuk RS Sumber Waras yang akan dibeli Pemprov adalah Rp 7 juta per meter persegi. Sedangkan pihak pengurus rumah sakit mengacu pada alamat di Jalan Kyai Tapa, harga tanah sesuai NJOP adalah Rp 20,755 juta. Harga tersebut menganut pada PBB tahun 2014.

“Tanggal 17 Desember 2014 terjadi penandatanganan akte pelepasan hak dari RS Sumber Waras ke Pemprov DKI,” ujar Abraham.

Kini bergulir di KPK mengenai penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Diduga negara dirugikan Rp 191 dari transaksi tersebut.

“Dalam berita penjualan tersebut, harga tanah yang kita tawarkan waktu itu pertama harga sesuai NJOP, kedua, bangunan Rp 25 miliar. Di situ terjadi negosiasi harga. Bangunan akhirnya tidak dibayar. NJOP-nya adalah waktu menganut pada PBB 2014,” jelasnya.

Kerugiaan negara dianggap timbul karena harga beli dari Pemprov DKI lebih tinggi dari harga yang sebelumnya ditawarkan PT Ciputra Karya Utama. Ahok sebelumnya menyatakan bahwa Ciputra menggunakan NJOP 2013 sedangkan Pemprov menggunakan NJOP 2014.
(Freddy Julio – sisidunia.com)