sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Inilah 11 Rekomendasi Muktamar VIII PPP Untuk Jokowi-JK

Inilah 11 Rekomendasi Muktamar VIII PPP Untuk Jokowi-JK



Jakarta – Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah usai dengan terpilihnya Muhammad Romahurmuziy secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2016-2020.

Inilah 11 Rekomendasi Muktamar VIII PPP Untuk Jokowi-JK

Selain memilih Ketua Umum untuk partainya, Muktamar yang diadakan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, ini juga menghasilkan sebelas rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi-JK.

Wakil Ketua Steering Committee (SC) Muktamar VIII PPP‎ Reni Marlinawati pada Minggu (10/6/2016) mengatakan, selain dipilihnya Romi, PPP juga menyampaikan 11 rekomendasi untuk pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Pertama, PPP secara tegas menyatakan diri berada dan mendukung penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian.

Kedua, PPP mengajak semua elemen bangsa, terutama konstituen dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan akbat Pemilihan Umum Presiden 2014. “Lalu secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan Negara Republik Indonesia,” katanya.

Ketiga, PPP mendukung revisi undang-undang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada), yang memuat pengaturan tentang perlakuan negara terhadap politik yang sedang dalam ketentuan hanya kepengurusan partai yang telah berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM sejalan dengan Azas kepastian hukum yang menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Kempat, mendorong pemerintah untuk melaksanakan percepatan reformasi agraria, redistribusi aset produktif dengan upaya antara lain mendorong pengalihan pengelolaan hutan kepada rakyat, membangun sepanjang kawasan perbatasan sebagai etalase ekonomi nasional ketahanan pangan dan energy, sekaligus area pertahanan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

Kelima, PPP mendorong pemerintah untuk mempercepat program penyediaan perumahan untuk mengatasi backlog nasional pembangunan infrastruktur perumahan serta mempercepat pangan, energi dan sarana tas antar moda transportasi.

Keenam, PPP kepada pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada madrasah dan pondok pesantren secara khusus.

Ketujuh, PPP mendukung segera diselesaikannya RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak mengingat besarnya potensi penghindaran dan manipulasi pajak yang dilakukan sebagian entitas ekonomi nasional memanfaatkan tax heaven territories.

Kedelapan, PPP menolak segala bentuk praktek-praktek lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang merupakan penyimpangan orientasi sexual yang bertentangan dengan fitrah manusia, moral, agama dan budaya masyarakat Indonesia dan meminta pemerintah tidak melegalkan keberadaan dan praktek perkawinannya.

Kesembilan, PPP mendukung pemerinntah dalam memerangi penggunaan minuman beralkohol dengan melarang penjualannya tanpa terkecuali. Dan penyalahgunaan segala bentuk narkotika, psikotropika, dan zat adictif lainnya (NAPZA) sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kesepuluh, PPP mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah dalam upaya dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui forum-forum diplomasi internasional

Kesebelas, PPP mendukung langkah pemerintah untuk melakukan deradakalisasi terhadap paham dan gerakan yang berbasis agama maupun ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan HAM.
(Samsul Arifin-sisidunia.com)