Home » News » KNTI Kecam Proyek Reklame Pantai Utara Jakarta

KNTI Kecam Proyek Reklame Pantai Utara Jakarta



Jakarta – Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Chalid Muhammad meminta Pemprov DKI Jakarta untuk berani membongkar bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

KNTI Kecam Proyek Reklame Pantai Utara Jakarta

“Proyek reklamasi ini adalah cacat hukum, cacat lingkungan hidup, dan cacat moral, serta membuka peluang korupsi. Oleh karena itu dia (reklamasi) harus dihentikan sampai menunggu perda zonasi sesuai dengan mandat undang-undang dan peraturan Keputusan Presiden tahun 2008,” ujar Chalid dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu 9 April 2016.

Catatan buruk tersebut menurutnya sudah cukup memberikan alasan untuk memberhentikan pembangunan mega proyek tersebut. Serta, meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih permasalahan ini agar segera tuntas.

“Untuk menuju ke arah sana maka seluruh kegiatannya harus berhenti. Bangunan yang sudah telanjur ada yang tidak ada izinnya harus dibongkar. Supaya menunjukkan kepada publik bahwa serius beliau (Jokowi),” katanya.

Sebelumnya, terkait kasus suap rancangan paraturan daerah untuk reklamasi, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu M Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI dan Presdir PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja serta Trinanda Prihantoro selaku Personal Asistant di PT APL.
(Freddy Julio โ€“ sisidunia.com)