sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Ratusan Massa MTJB Gelar Demo Desak KPK Penjarakan Ahok

Ratusan Massa MTJB Gelar Demo Desak KPK Penjarakan Ahok



Jakarta – Tuduhan pindak pidana yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok yang sempat diberitakan oleh berbagai media massa. Hari ini ratusan massa yang tergabung dalam Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ratusan Massa MTJB Gelar Demo Desak KPK Penjarakan Ahok

Tujuan kedatangan mereka adalah mendesak KPK untuk menangkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Salah satu orator menyebut, bahwa Indonesia telah mengalami kerugian uang yang mencapai Rp 1,8 Triliun, menyebut nama Ahok juga ikut terlibat langsung dalam tiga kasus sekaligus.

“Indikasi kerugian negara senilai Rp1,6 triliun dalam proses penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI Jakarta kepada PT Transjakarta,” kata dia lewat mobil komando di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).

Kemudian, indikasi kedua dalam proses penyerahan aset Pemprov DKI Jakarta berupa tanah seluas 234 meter persegi dan tiga blok apartemen yang tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD Ahok pun melakukan korupsi.

“Indikasi kerugian negara mencapai Rp8,5 miliar,” terang dia.

Selanjutnya, pada pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Ahok diduga korupsi sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp191,3 miliar.

“Ketiga kasus penyelewengan keuangan negara oleh Ahok tersebut merupakan mega skandal korupsi Ahok,” tegas dia.

Aksi ini bertajuk dalam ‘Aksi Damai Sejuta Umat Islam Bersama Alim Ulama dan Habaib dukung KPK Penjarakan Ahok’. Mega skandal korupsi Ahok ini harus menjadi prioritas kerja para penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya KPK.
(Freddy Julio – sisidunia.com)