Home » News » Pelayanan E-KTP di Kota Tarakan Mendapat Sorotan Dari Komisi II DPR RI

Pelayanan E-KTP di Kota Tarakan Mendapat Sorotan Dari Komisi II DPR RI



Tarakan – Ramai dikabarkan Komisi II DPR RI mengkritik pedas mengemai pelayanan E-KTP di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pembahasan ini menjadi sorotan publik langsung, karena berhubungan dengan identitas yang wajib dimiliki oleh masyarakat Indonsia.

Pelayanan E-KTP di Kota Tarakan Mendapat Sorotan Dari Komisi II DPR RI

Anggota Komisi II DPR RI melihat langsung pelayanan publik tersebut dalam kunjungan kerja, terutama berkaitan dengan e-KTP dan BPJS Kesehatan. Kritikan pun dilontarkan secara langsung, Senin (21/3/16).

Bermula dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan berakhir di RSUD Tarakan, beberapa tempat itulah yang dijadikan Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerjanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, pihaknya menemukan permalasalahan yang sama di setiap daerah untuk pelayanan e-KTP mengenai hasil kunjungan kerja tersebut. “Ternyata Tarakan kondisinya sama dengan daerah-daerah lain yang pernah kami tinjau, yaitu pelayanan e-KTP yang masih berpusat di Disdukcapil,” tuturnya kepada Radar Tarakan.

Padahal, pengumuman tentang diterapkannya pelayanan e-KTP di tingkat kelurahan dan desa sudah dijelaskan oleh Lukman Edy, visi Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri di Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Paling jauh pelayanan e-KTP dilakukan di tingkat kecamatan. Faktanya yang kami temukan di Tarakan pelayanan masih dilakukan di tingkat kabupaten atau kota,” tuturnya.
(Freddy Julio – sisidunia.com)