Home » News » DPR Akan Memanggil KPK Dan BPK Terkait Sumber Waras

DPR Akan Memanggil KPK Dan BPK Terkait Sumber Waras



JAKARTA โ€“ Perselisihan yang masih hangat saat ini antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Komisi III DPR RI, perihal kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

DPR Akan Memanggil KPK Dan BPK Terkait Sumber Waras

Ahok pun menantang Komisi III DPR RI untuk memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna meminta penjelasan.

Tantangan Ahok itu disambut baik oleh Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, yang menyatakan pihaknya pasti akan memanggil BPK untuk menjelaskan hasil investigasi atas kasus ini.

DPR Akan Memanggil KPK Dan BPK Terkait Sumber Waras

“Sekuat apa bukti-bukti investigasinya itu. Kedua, kami panggil pihak-pihak yang terkait misalnya kepala dinas yang berwenang berikan DOP, kepala anggaran yang berwenang berikan persetujuan pembayaran tanah, baru kemudian termasuk Pak Ahok untuk jelaskan,” kata Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Setelah itu, mengenai indikasi korupsi dalam proyek Rumah Sakit yang belum diprosesnya hasil temuan BPK oleh pihak KPK, maka pihaknya juga akan memanggil KPK.

“Terakhir panggil KPK untuk tanya kenapa belum jalan kasusnya. Atau bisa saja sampaikan bahwa memang KPK belum berjalan karena datanya sumir. Kita sih adil saja,” tegas Bamsoet.

Sebelumnya, Ahok menjelaskan bahwa hingga saat ini lembaga antirasuah tersebut belum menemukan bukti keterlibatannya dalam kasus Sumber Waras.

“Ternyata oleh KPK kan tidak ketemu, belum ketemu istilahnya. Kalau belum ketemu, apakah KPK mau minta audit investigasi lagi ke BPK. Saya kira tidak mungkin. Terus minta audit ke mana, dia investigasi sendiri,” kata Ahok.

Kata ahok pada sisi dunia , Rabu (16/3/16), Jika Komisi III mengklaim sudah memiliki dua alat bukti ada indikasi korupsi pada pembelian lahan Sumber Waras tersebut. Ahok merasa bingung lantaran yang mendapat layangan surat panggilan adalah dirinya, mengapa bukan KPK dan BPK. Bukankah yang memilih KPK adalah Komisi III.
(Freddy Julio โ€“ sisidunia.com)