Home » News » Jamaludin Menolak Kebijakan Baru Perihal Biaya BPJS

Jamaludin Menolak Kebijakan Baru Perihal Biaya BPJS



Jakarta – Kenaikan iuran tertera antara 19 persen hingga 24 persen, sesuai kebijakan baru Pemerintah tentang Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2016 mengenai kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 April 2016. tersebut.

Jamaludin Menolak Kebijakan Baru Perihal Biaya BPJS

Besaran iuran kelas I yang semula Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu, Iuran kelas II yang semula Rp 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu, sedangkan iuran kelas III yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu. Penjelasan Perpres tersebut yang sudah diterbitkan.

Koordinator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Jatim, Jamaludin menolak kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini.

“Kami jelas menolak kenaikan iuran JKN yang berkisar antara 19 persen hingga 34 persen karena dinilai tidak pro rakyat. Karena pelaksanaan JKN pada aspek pelayanan di beberapa rumah sakit belum berjalan dengan baik,” katanya seperti ditulis sisi dunia Surabaya, Senin (14/3).

Menurut Jamaludin, pelayanan di beberapa rumah sakit masih ditemukan banyaknya penolakan dan meminta untuk membayar sejumlah administrasi di awal maupun biaya pengobatan lainnya. Selain itu, ketidak tepatan sasaran akan kepesertaan warga miskin dan minimnya kepesertaan pekerja atau buruh.

“Adanya permasalahan kebocoran dalam pembayaran klaim rumah sakit maupun kapitasi yang didistribusikan, kepada puskesmas atau klinik yang tidak digunakan sepenuhnya untuk program promotif dan preventif kesehatan, menjadi beberapa penyebab bahwa kenaikan iuran JKN harus dikaji lebih lanjut agar tidak semakin membebani masyarakat,” jelasnya.

Kenaikan iuran ini, dinilai makin membebani dan merugikan rakyat, bukan menjadi solusi.

“Terkait Perpres nomor 19 tahun 2016, maka kami menyatakan sikap menolak kenaikan iuran JKN, mendesak pemerintah dan BPJS memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang lebih akses terhadap rakyat, mendesak pemerintah memperbanyak fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan agar mutu dan kualitas layanan kesehatan semakin meningkat,” paparnya.

Selain itu, dia mendesak realisasi tentang undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009, bahwa anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD, sehingga pembiayaan kesehatan yang tidak dibebankan kepada rakyat, akan tetapi ditanggung negara sebagaimana amanat tersebut.

“Dalam UU kesehatan 36 tahun 2009, anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD dengan skala prioritas memberikan pembiayaan pengobatan gratis kepada semua warga yang berobat di kelas III, baik melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah,” terangnya.

BPJS Watch juga mendesak pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk memperbaiki data yang rancu tentang warga miskin dan tidak mampu, karena selama ini data tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Berkenaan dengan kenaikan iuran JKN kami meminta Gubernur Jatim, Soekarwo agar menyampaikan keberatan kepada Presiden,” tandasnya. (Freddy Julio – sisidunia.com)