Home » News » Ratna Sarumpaet : “Ahok Sudah Beli Tentara, Dia Beli kepolisian, Dan KPK”

Ratna Sarumpaet : “Ahok Sudah Beli Tentara, Dia Beli kepolisian, Dan KPK”



Jakarta – Seorang pekerja seni, Ratna Sarumpaet dengan jelas menuding Gubernur DKI Jakarta telah “membeli” tiga lembaga yang diantaranya adalah Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ratna Sarumpaet : "Ahok Sudah Beli Tentara, Dia Beli kepolisian, Dan KPK"

Disampaikan Ratna pada sisi duni di Jakarta (11/3/16), dalam sebuah diskusi, pada saat diwaktu penggusuran bangunan di Kalijodo pihak terkait diterjunkan oleh Ahok, begitu juga dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh KPK, Ratna beranggapan bahwa kasus tersebut tidak menampakkan perkembangan.

Bagian Humas KPK Priharsa Nugraha mengatakan, pihaknya tidak mau menanggapi tudingan Ratna.
“Enggak perlu ditanggapilah, silakan dibuktikan saja. Ini ranah penegakan hukum dan proses hukum sedang berjalan,” kata Priharsa kepada sisi dunia, Sabtu (12/3/2016).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal menepis tuduhan Ratna. “Saya enggak tanggapi, ngapain tanggapi. Masa ngomong gitu,” ujar Iqbal.

Polisi dihadirkan di tengah kegiatan pemerintah daerah, dikarenakan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam kegiatan penertiban tersebut.

“Memberikan rasa aman dan ketertiban. Kalau ada penertiban, kami harus hadir, baik diminta atau tidak diminta karena bisa terjadi kerawanan. Nanti kalau ada yang neko-neko siapa yang bertanggung jawab?” tukas Iqbal.

Pihak Kodam Jaya juga membantah tuduhan Ratna. Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Infanteri Heri Prakosa malah balik bertanya tentang tuduhan Ratna itu.

“Belinya berapa? Tanya dong beli berapa. Saya saja enggak tahu, ngapain komentari Bu Ratna. Tentara itu kan alat negara, mana mungkin tentara itu dibeli perorangan, oleh partai politik, oleh kelompok tertentu, ya enggaklah ” ujar Heri.

Heri mengatakan, jika Kodam Jaya membantu Pemprov DKI Jakarta, itu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang TNI. “Kalaupun tentara itu membantu tugas pemerintah daerah, ada di Undang-Undang TNI Nomor 34, (itu tentang) membantu tugas pemerintah di daerah,” ujar Heri.

Demikian juga dengan pengusutan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di KPK.

Sejauh ini, KPK menyatakan belum menemukan indikasi korupsi terkait pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut.

“KPK memberikan pernyataan yang meyakinkan bahwa masih dicari. Jadi tidak ada bukti untuk mendorong Ahok menjadi tersangka. Bahkan dari pelapor Pak Amir Hamzah kita bisa melihat bukti-bukti dan secara logika orang bodoh pun bisa tahu ini jelas melanggar,” ujar dia.

Ratna yang mengaku mengikuti perkembangan kasus Sumber Waras sejak ditangani Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, menilai adanya pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI dalam pembelian lahan RS tersebut.

“Kita menulisi surat ke komisi III untuk tatap muka, untuk melaporkan, untuk menanyakan, apa sih yang bisa dilakukan Komisi III kepada KPK yang modelnya seperti ini. Kita mau mendorong mereka melakukan tugasnya untuk mengawal untuk push, itu yang sekarang sedang kita kerjakan,” tutur Ratna yang sudah melayang surat pada DPR untuk memperhatikan masalah itu.
(Freddy Julio – sisidunia.com)