sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Musim Penghujan, Ahok Tak Ijinkan Genangan Air “Menetap Lama” di Jakarta

Musim Penghujan, Ahok Tak Ijinkan Genangan Air “Menetap Lama” di Jakarta



Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), berjanji bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan segera memperbaiki pompa-pompa air yang rusak di sejumlah lokasi di ibukota. Perbaikan ini penting dilakukan untuk mengeliminasi genangan air yang biasa terjadi pada musim hujan.
Musim Penghujan, Ahok Tak Ijinkan Genangan Air "Menetap Lama" di Jakarta
“Lagi dikejar. Minimal saat hujan, genangan cepat surut,” ungkap Ahok pada Selasa (3/11/2015) pagi tadi.

Ahok menjelaskan bahwa pada hujan yang kemarin malam (Senin, 2/11/2015) mengguyur Jakarta, masih terlihat genangan air di sejumlah ruas jalan. Genangan-genangan air itu bisa ditemukan misalnya di kawasan Kebon Kacang dan Mal Grand Indonesia.

“Ini bagus, jadi bisa langsung dievaluasi,” ujar Ahok.

“Makanya saya lagi kejar, salahnya dia dimana, apa airnya naik atau memang tali air belum terhubung,” lanjutnya lagi.


Baca juga

Jet Jempur Su-25 Milik Rusia Gempur Bunker ISIS di Kawasan Palmyra

Prof Tjipta Lesmana Adukan Kebegoan Ahok kepada MenPAN-RB

Menurut Ahok, beberapa tali air di Jakarta telah tertutup oleh bangunan. Oleh karena itu, Ahok telah memerintahkan agar bangunan itu segera dibongkar.

“Biasanya, di daerah Tambora banyak tali air ditutupin rumah,” terangnya.

Meski demikian pembongkaran bangunan yang menghalangi tali air itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pasalnya, peralatan yang dibutuhkan juga belum mencukupi.

“Enggak semua kelurahan punya,” sambungnya.

Kondisi inilah yang kemudian membuat Ahok berniat untuk membeli alat-alat breaker baru agar proses penertiban tali-tali air bisa segera dilaksanakan.

“Dinas PU baru beli, sekarang kami lagi perintahkan kelurahan harus punya juga, itu Rp 100 juta-an satu unitnya,” tutupnya. (Deni Suroyo – sisidunia.com)