Home » Ekonomi & Bisnis » Serapan APDB Rendah, Ahok Dianggap telah Gagal Memimpin Jakarta

Serapan APDB Rendah, Ahok Dianggap telah Gagal Memimpin Jakarta



Jakarta – Popularitas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menghadapi Pilgub DKI tahun 2017 masih mengungguli nama-nama lainnya. Ahok pun menempati posisi teratas sebagai calon gubernur yang difavoritkan maju dalam pesat demokrasi tersebut.
Serapan APDB Rendah, Ahok Dianggap telah Gagal Memimpin Jakarta
Dari hasil survei SMRC, disebutkan bahwa Ahok mendapatkan dukungan sebesar 23,5 persen. Nama-nama lainnya macam Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, Fauzi Bowo, Tantowi Yahya, Anis Matta, dan Abraham Lunggana hanya mendapatkan dukungan sekitar 3 persen saja.

Melihat hasil ini, politikus Partai Gerindra, Mohammad Sanusi , menghimbau kepada masyarakat agr jangan mudah terkecoh dengan hasil-hasil survey semacam itu. Secara pribadi, Sanusi menilai bahwa Ahok telah gagal memimpin Jakarta.

Kegagalan Ahok, menurut Sanusi, bisa dilihat dari rendahnya kualitas penyerapan APBD DKI Jakarta. Aspek ini merupakan satu tolak ukur tersendiri untuk menilai berhasil atau tidaknya kinerja seorang gubernur.

“Di dalam APBD itu ada belanja langsung atau tidak langsung. Belanja langsung belanja publik, apa itu kebutuhan publik mengenai jalan, saluran, jembatan, transportasi umum segala macam. Kalau APBD tidak terserap berarti seorang pemimpin daerah belum bisa dikatakan sukses, gagal,” papar Sanusi kepada awak media di Gedung DPRD DKI, Jumat (16/10/2015) pagi tadi.

Masyarakat juga harus faham bahwa pembangunan yang telah dilakukan di masa jabatan Ahok saat ini dilaksanakan berkat dana dari luar APBD. Yang menjadi pertanyaan, darimana dana tersebut berasal?

Nah, pertanyaannya dari mana? Kalau dari CSR (Corporate Social Responsibility), dana CSR itu atas nama siapa? Harusnya diaudit dong CSR-nya. Jangan kemudian yang kecil tidak disampaikan, yang besar disampaikan ke publik,” lanjutnya.

Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI tersebut, tidak ada alasan bagi seorang gubernur untuk gagal menyerap anggaran yang telah ditentukan. Pasalnya, dasar hukum yang menjadi landasan dalam APBD tahun 2015 ini adalah Peraturan Gubernur (Pergub), yang mengatakan bahwa seluruh perencanaan hingga pelaksanaan APBD berada di tangan Gubernur.

“Di provinsi lain bagaimana mencari anggaran supaya bisa membangun. Ini ada anggaran enggak bisa membangun. Enggak ada alasan kenapa? Pertama musrenbang yang buat siapa? Ahok, e-planning yang buat siapa? Ahok, e-budgeting siapa? Ahok, e-catalog siapa? Ahok, LKPP siapa? Ahok,” tambah Sanusi.

Data resmi yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta per hari Jumat 16 Oktober 2015 mengatakan bahwa serapan APBD DKI baru mencapai 29,8%, atau senilai Rp18,9 triliun, dari total pagu belanja Pemprov DKI Jakarta yang nilainya sebesar Rp63,6 triliun. (Deni Suroyo – sisidunia,com)