Home » News » Sebagai Kepala BIN, Sutiyoso Dinilai Gagal Antisipasi Kerusuhan di Aceh Singkil

Sebagai Kepala BIN, Sutiyoso Dinilai Gagal Antisipasi Kerusuhan di Aceh Singkil



Jakarta – Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ayub Manuel Pongrekun, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mencopot Sutiyoso dari posisinya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sebab, Sutiyoso dinilai gagal mencegah terjadinya peristiwa pembakaran gereja di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Sebagai Kepala BIN, Sutiyoso Dinilai Gagal Antisipasi Kerusuhan di Aceh Singkil
Tak hanya Sutiyoso selaku Kepala BIN, Ayub juga menyarankan agar Kapolda Aceh, Irjen Pol Hussein Hamidi dan Kapolres AKBP Budi Samekto juga ikut dicopot dari jabatannya.

“Selain Kepala BIN, kami meminta Kapolda Aceh, Irjen Pol Hussein Hamidi dan Kapolres AKBP Budi Samekto untuk dicopot dari jabatannya karena gagal mengamankan warga korban bentrok,” ujar Ayub, Rabu, (14/10/2015).


Baca juga

Pembakaran Masjid Di Aceh Bukanlah Balas Dendam Atas Pembakaran Masjid Di Tolikara

Aceh Singkil Mencekam : Sebelum Melakukan Pembakaran Gereja, Masyarakat Berkumpul Di Masjid Libat

Menurut Ayub, insiden berbau SARA tersebut sebenarnya bisa dicegah bila pihak BIN dan kepolisian bekerja secara maksimal. Namun kenyataannya, insiden-insiden “sensitif” semacam ini masih kerap terjadi di Indonesia.

“Kasus Tolikara pada Juli 2015 lalu dan pembakaran gereja kali ini menunjukkan betapa Sutiyoso gagal lagi melaksanakan tugasnya,” tandasnya.
Sebagai Kepala BIN, Sutiyoso Dinilai Gagal Antisipasi Kerusuhan di Aceh Singkil
Ayub juga menyayangkan keadaan dimana aparat keamanan justru tidak mampu mengayomi masyarakat dengan menjamin kondusivitas keamanan.

“Kapolri harus bertindak, bukan mengembangkan argumen sesat bahwa yang terjadi adalah bentrok warga . Harus ada yang bertanggung jawab terhadap pecahnya kerusuhan di Singkil,” tambahnya.

Adapun masalah diskriminasi antara umat beragama semacam ini, menurut Ayub, sudah terjadi sejak lama di wilayah Aceh Singkil. Hal tersebut terbukti dengan berlakunya sebuah perjanjian di antara masyarakat setempat, yang sangat membatasi pembangunan rumah peribadatan. Perjanjian ini bahkan sudah berlaku sejak tahun 1979. (Deni Suroyo – sisidunia.com)