sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » Ekonomi & Bisnis » Bukan 1% Lagi, Rizal Ramli Minta Royalti 7% dari Freeport

Bukan 1% Lagi, Rizal Ramli Minta Royalti 7% dari Freeport



Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, kembali melakukan langkah berani. Ia dikabarkan melakukan “serangan” terhadap PT Freeport Indonesia.
PT Freeport Indonesia, Freeport, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli
Rizal Ramli menuding bahwa di setiap perpanjangan kontrak Freeport, terdapat indikasi tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Ia pun berniat untuk mengangkat isu ini ke permukaan.

“Freeport tahun 1967 sampai 2014 hanya bayar royalti emas 1 persen royalti tembaga 0,5 persen padahal di seluruh dunia royalti 6 sampai 7 persen, kenapa? karena ada KKN, setiap perpanjangan kontrak terjadi KKN,” ungkap Rizal dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (13/10/2015) pagi.

Rizal menegaskan bahwa pemerintah akan meminta pembayaran royalti sebesar 6 sampai 7 persen dari Freeport. Pemerintah saat ini tak ingin mengulangi kesalahan pemerintahan orde baru yang pejabat-pejabatnya bisa dengan mudah menerima sogokan.

“Kalau awal orde baru itu mungkin (bisa bayar royalti 1 persen), saat itu yang terjadi mohon maaf pejabatnya disogok. Kami tidak ingin terulang lagi. Ini momentum untuk menulis kembali sejarah,” tandasnya.

Ini adalah yang kedua kalinya Rizal bersuara cukup keras terhadap PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, ia mengatakan bahwa perpanjangan kontrak yang dilakukan Freeport dengan Pemerintah Indonesia tidaklah sah.

Menurut Rizal, perpanjangan kontrak seharusnya baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak lama berakhir. Yang terjadi, Freeport tetap melakukan perpanjangan kontrak meski kontrak lamanya baru berakhir pada tahun 2021.

“Karena sesuai dengan peraturan pemerintah yang masih berlaku, perpanjangan kontrak Freeport hanya bisa dilakukan dua tahun menjelang kontrak berakhir, kontraknya berakhir 2021, pembahasan perpanjangan kontrak baru boleh dilakukan itu 2019,” tandas Rizal. (Deni Suroyo – sisidunia.com)