Home » News » Petisi Bebaskan Adlun Dibanjiri Dukungan dari Netizen Setiap Harinya

Petisi Bebaskan Adlun Dibanjiri Dukungan dari Netizen Setiap Harinya



Jakarta – Belum lama ini sedang berkembang sebuah petisi yang memohon agar Kapolri membebaskan Adlun Fiqri, seorang mahasiswa yang mengupload video di YouTube, yang memperlihatkan bagaimana seorang oknum polisi sedang meminta suap.
Petisi Bebaskan Adlun Dibanjiri Dukungan dari Netizen Setiap Harinya
Diberitakan bahwa akibat ulahnya, Adlun kini mendekam di tahanan Mapolres Ternate, dengan dugaan pencemaran nama baik serta UUD ITE.

Di situs change.org yang dibuat oleh Munaldi Kilkoda, petisi tersebut ditujukan kepada beberapa petinggi kepolisian mulai dari Kapolres Maluku Utara, Kapolda Maluku Utara, hingga Kapolri. Petisi tersebut bertajuk “Kapolri: Bebaskan Adlun Fiqri Rahmadhani & Ungkap Praktek Suap Polantas Ternate”.


Baca juga

>Mualaf Inggris : “Saya Benar-benar Diberkati”

72 Persen Warga Amerika Tidak Setuju Dipimpin oleh Presiden Beragama Islam

Setelah menyebar cukup luas di dunia maya, petisi ini pun mulai mendapat banyak dukungan dari para netizen. Sampai berita ini dipublikasikan, sudah lebih dari 70 orang menyatakan dukungan terhadap petisi tersebut.

Lantas bagaimana isi dari petisi tersebut? Berikut ini kami tampilkan selengkapnya.

“Adlun Fiqri Rahmadhani, aktivis AMAN dan Literasi Jalanan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Ternate karena mengunggah video dengan judul “Kelakuan Polisi Menerima Suap”, beberapa waktu lalu. Adlun ditangkap Polisi pada tanggal 28 September 2015 langsung menjadi tahanan Polres Ternate. Beberapa saat kemudian video tersebut telah di blokir Adlun sendiri karena dipaksa oleh Polantas.

Pasal yang dikenakan adalah Pasal 27 ayat (3) UU 11-2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adlun dituduh mencemarkan nama baik salah satu oknum Polantas dan Institusi kepolisian.

Kejadian tersebut bermula dari kegiatan penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh beberapa oknum Polantas Ternate di Depan Rumah Sakit Dharma Ibu Ternate. Motor Adlun ditilang karena mengendarai motor Satria bernomor Polisi DG 2216 AU yang tidak dilengkapi kaca spion. Selain Adlun, ada juga beberapa pengendara motor yang ditilang. Ketika Adlun menanyakan pelanggarannya ke salah satu oknum Polantas, yang bersangkutan menjawab, berdasarkan UU (tidak dijelaskan UU Nomor berapa) denda yang harus dibayar sebesar Rp 250.000. Beberapa pengendara motor yang ditilang juga diminta untuk membayar pelanggaran yang dilakukan mereka. Oknum Polantas tersebut mengatakan jika mereka (pengendara) mengikuti sidang maka yang mereka harus bayar adalah sebesar Rp 1.000.000, sementara kalau bayar disini (di tempat tilang) hanya Rp 150.000. Pada saat percakapan oknum Polantas dengan salah satu pengendara tersebut, Adlun kemudian membuat vidoe yang diunggah ke Youtube dan disebar ke media sosial berupa Facebook.

Adlun kemudian ditangkap, dan ditahan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketika beberapa LSM (AMAN, LBH, AJI) dan media bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Ternate, AKP Samsudin Lossen mengatakan uang tersebut bukan suap tapi uang titipan tilang. Sementara berdasarkan UU Nomor 22 thn 2009 Tentang Aturan Lalulintas, uang titipan tilang itu seharusnya diserahkan langsung ke pengadilan oleh orang yang di tilang, bukan diserahkan ke Polantas.

Berdasarkan hal tersebut, kami menyuarakan:

1) Mendesak Kapolri RI untuk memerintahkan kepada Kapolda Malut dan Kapolres Ternate agar segera membebaskan Saudara Adlun Fiqri Rahmadhani;

2) Mendesak penyidik Polres Ternate untuk mengusut tuntas dugaan suap ke oknum Polantas sebagaimana terdapat dalam video yang dibuat saudara Adlun Fiqri Rahmadhani;

3) Mendesak kepada Kapolri untuk melakukan pembinaan secara baik kepada anggotanya yang terlibat dalam kasus suap;

4) Mengutuk semua tindakan oknum Kepolisian yang mengkriminalisasi masyarakat yang menyebar informasi untuk mendukung reformasi institusi Kepolisian;

Terima kasih

Munadi Kilkoda”

(Deni Suroyo – sisidunia.com)