Home » News » Kelompok “Lawan Ahok” Adukan Ahok Ke Bareskrim Karena Telah ‘Pakai’ TNI

Kelompok “Lawan Ahok” Adukan Ahok Ke Bareskrim Karena Telah ‘Pakai’ TNI



Jakarta – Kumpulan LSM dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Lawan Ahok melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ke Bareskrim Polri. Mereka melaporkan Ahok, sapaan Basuki, atas dugaan melakukan kekerasan dan memboncengi TNI saat penggusuran warga Kampung Pulo, Jatinegara, terkait proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Kelompok "Lawan Ahok" Adukan Ahok Ke Bareskrim Karena Telah 'Pakai' TNI

“Ahok dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan pernyataan yang menyakiti hati anak bangsa. Dia bilang, ‘kita atasi Kampung Pulo, nggak ada lagi sejarah banjir di sana. Syaratnya apa, kita main kasar. Jual otot. Nggak otak. Jakarta nggak perlu otak, otot saja’. Saya bilang, kita taruh tentara aja di situ, kerja sama tentara udah. Kamu galak-galakkan, galakan kita lah,” Ketua Lawan Ahok, Tegar Putuhena di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/9).

“Pernyataan Ahok itu jelas-jelas telah menghina dan melecehkan Rakyat Indonesia dan institusi TNI,” sambungnya.

Lanjut dia, peristiwa penggusuran Kampung Pulo yang melibatkan anggota TNI merupakan suatu perbuatan yang mengadu domba serta menghina wibawa TNI sebagai alat pertahanan negara.

“Melihat fungsi dan tugas TNI, jelas Ahok telah menyeret TNI untuk berhadapan dengan rakyat, mengadu domba TNI dengan rakyat serta menghina wibawa TNI yang seharusnya menjaga keutuhan bangsa bukan untuk memenuhi hawa napsu Ahok,” papar dia.

Kepada Bareskrim, gerakan ini menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, memeriksa pernyataan-pernyataan Ahok yang mengandung unsur ancaman, menebar kebencian, menakuti nurani rakyat serta perbuatan tidak menyenangkan bagi warga Jakarta.

Kedua, tindakan Ahok yang menyeret dan melibatkan TNI dalam penggusuran Kampung Pulo jelas melanggar fungsi dan tugas pokok TNI, sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 34 Pasal 6 dan 7. Ketiga, mengharapkan Polri mengamankan kegiatan ketertiban masyarakat tidak diperalat oleh kekuasan, apalagi oleh penguasa-pengusaha yang berkepentingan terhadap penggusuran itu.

Ketiga, kami mengharapkan Polri adalah pelindung dan pengayom rakyat, bukan pelindung dan pengayom kepentingan Ahok yang merugikan rakyat. Polri harus mengedepankan upaya-upaya persuasif.

“Atas tindakan kami mengharapkan Mabes Polri segera memanggil Ahok dan memeriksanya sebagai tersangka terhadap institusi TNI, serta karena mengancam, mengintimidasi dan menakuti warga Kampung Pulo,” tukas dia.

Adapun LSM dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam gerakan Lawan Ahok adalah HMI, IMM, perhimpunan gerakan keadilan, gemuis Betawi, himpunan masyarakat untuk kemanusiaan dan keadilan (humanika), indemo (Indonesia demokrasi monitor), Hajar Ahok, IPW, Ppmi 98, Bem azzara, perhimpunan magister hukum Indonesia, Organisasi advokat Indoensia, IPj (institut pengamat Jakarta, forum rakyat, gerakan kamsia Ahok, PB HMI. (Dwi Kristyowati – sisidunia.com)