Home » News » Fadli Zon Punya Versi Sendiri Terkait Reshuffle Kabinet

Fadli Zon Punya Versi Sendiri Terkait Reshuffle Kabinet



Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon, menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden, Joko Widodo kurang pas. Menurut dia, reshuffle lebih banyak di kalangan menteri kordinator yang tidak bersentuhan langsung dengan masalah buruknya perekonomian saat ini dan kental nuansa politik.

Fadli Zon Punya Versi Sendiri Terkait Reshuffle Kabinet

“Jadi menurut saya, kriterianya tanggung, juga tidak berani dengan melihat suatu reshuffle yang dianggap parpol penguasa atau pendukung presiden dan wapres ketika itu. ketakutan itu menunjukkan bahwa ini reshuffle tambal sulam yang penunjukan beberapa mempunyai suatu backing poltik semacam itu,” katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 12 Agustus 2015.

Menurut Fadli, beberapa menteri yang seharusnya diganti, salah satunya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Ada berapa kebijakan Jonan dianggap Fadli menghambat pengusaha atau pelaku usaha di tengah situasi ekonomi sekarang.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga dianggap Fadli layak dicopot. Dia menaikkan pajak dan menyulitkan subyek pajak tanpa berhasil untuk memperluas subyek pajak. “Jadi hanya pada subjek pajak yang sama,” kata Fadli.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, menurut Fadli, juga seharusnya dicopot Jokowi. Imam dianggap telah membuat kekisruhan pesepakbolaan Indonesia.

“Ini adalah contoh sepak bola merupakan bagian dari sesuatu gerak ekonomi rakyat, selain hiburan, ekonomi juga ada di situ. ini mengganggu stimulus,” kata Fadli.

Anggota kabinet yang layak diganti adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said. Di mata Fadli, pretasi Sudirman tidak terlihat dalam mengelola sistem energi.

“Prestasinya tidak kelihatan meningkatkan lifting oil and gas gitu ya. Bahkan cenderung melakukan liberalisasi dan mempersulit rakyat dengan kebijakan kebaikan BBM dengan yang lain lain. Meski saya engga tahu ini kebijakan presiden atau bukan,” kata Fadli.

Menteri Hukum dan HAM, Yasona H Laoli, juga dia anggap bermasalah. Kebijakan-kebijakan Menteri Yasona dipandang telah menimbulkan berbagai gejolak politik. Ini terutama terkait kisruh partai dan rencana revisi KUHP.

Meski begitu, Fadli berharap lima menteri dan sekretaris kabinet yang baru dilantik Jokowi bisa bekerja lebih baik.

“Mudah mudahan, ya kalau dari nama nama yang mengganti cukup menjanjikan, tapi mereka lebih banyak di posisi Menko dan tidak terlalu banyak bisa menolong. Apalagi di situasi sekarang, devaluasi yuan dan nilai tukar rupiah semakin melemah. Tidak ada strategi dari pemerintah, seperti yang saya sampaikan kepada presiden beberapa waktu lalu,” kata Fadli. (Dwi Kristyowati – sisidunia.com)