sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Mantan Gubernur Papua Didakwa Korupsi Rp 43 Miliar

Mantan Gubernur Papua Didakwa Korupsi Rp 43 Miliar



Jakarta – Barnabas Suebu, mantan Gubernur Papua periode 2006-2011, didakwa oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan korupsi dalam perencanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di wilayah Provinsi Papua pada pertengahan 2007 sehingga merugikan negara Rp 43 Miliar.

Mantan Gubernur Papua Didakwa Korupsi Rp 43 Miliar

“Telah melakukan atau turut serta melakukan mengarahkan kegiatan Detail Engineering Design (DED) Paniai dan Sentani TA 2008, DED Urumaka dan DED Memberamo TA 2009 dan TA 2010 di Provinsi Papua agar dilaksanakan oleh perusahaan milik terdakwa yakni PT KPIJ tanpa melalui proses lelang,” kata Jaksa KPK, Fitroh Rohcahyanto, membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, seperti dikutip dari okezone.com, Senin (6/7/2015).

Barnabas Suebu didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ), La Musisi Didi, dan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Jannes Johan Karubaba.

Pekerjaan DED yang ditangani terdakwa sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 12/HP/XIX/06/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan Nomor: 13/HP/XIX/06/2015 tanggal 25 Juni 2015, yaitu pekerjaan DED Sentani dan Paniai sebesar Rp10.414.300.407, DED Urumaka I sebesar Rp3.558.462.254, Urumaka II sebesar Rp6.845.340.861, Urumaka III sebesar Rp5.709.604.059, DED Memberamo I sebesar Rp11.825.125.497 dan Memberamo II sebesar Rp5.009.948.395.

Barnabas Suebu diancam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Dwi Kristyowati – sisidunia.com)