sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Pemerintah Akhirnya Revisi Aturan Jaminan Hari Tua Pekerja

Pemerintah Akhirnya Revisi Aturan Jaminan Hari Tua Pekerja



Jakarta – Setelah menimbulkan kontroversi dan keresahan pekerja di seluruh Indonesia, pemerintah akhirnya akan merevisi aturan soal pencairan Jaminan Hari Tua.

Pemerintah Akhirnya Revisi Aturan Jaminan Hari Tua Pekerja

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jumat (3/7/2015).

“Presiden memerintahkan kami untuk memastikan bahwa para pekerja yang terkena PHK bisa mengambil JHT-nya itu sebulan setelah kena PHK. Jadi kalau ada ramai-ramai kemarin 10 tahun itu adalah bagi mereka peserta aktif. Kalau kena PHK sebulan kemudian, dia bisa ambil JHT-nya, konsekuensinya akan ada revisi terhadap PP ini,” terang Hanif, seperti dikutip dari cnnindonesia.com, Jumat (3/7/2015).

Presiden Jokowi meminta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT), khususnya bagi pekerja yang terkena PHK dan ingin mencairkan JHT-nya.

Bersama Menteri Ketenagakerjaan, ikut pula menghadap Presiden, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya. Elvyn menambahkan bahwa jika pekerja terkena PHK, maka otomatis tidak dikenakan kepesertaan yang harus membayarkan iuran 10 tahun lagi. Namun, jika pekerja tersebut suatu hari memiliki pekerjaan kembali, maka iuran 10 tahun akan berlaku lagi dengan saldo nol. (Dwi Kristyowati – sisidunia.com)