sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » Ekonomi & Bisnis » Indonesia Dapat ‘Hadiah’ 4,3 Juta Ton Emas Dari Freeport

Indonesia Dapat ‘Hadiah’ 4,3 Juta Ton Emas Dari Freeport



Jakarta – PT Freeport Indonesia melalui direktur utamanya, Maroef Sjamsuddin, memberikan pernyataan bahwa akan menyerahkan 122,59 ribu hektar lahan Freeport untuk Pemerintah Indonesia. Di dalam lahan tersebut masih tersisa kandungan ore dan emas sebesar 4,3 juta ton.

Indonesia Dapat ‘Hadiah’ 4,3 Juta Ton Emas Dari Freeport

Langkah tersebut merupakan satu dari enam kesepakatan PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia, yaitu dengan menyerahkan salah satu lahan Freeport yang paling potensial di Mimika, Papua.

“Menariknya, lahan yang kita berikan ke pemerintah, yaitu blok Wabu, punya kandungan yang cukup besar. Di sana ada cadangan 4,3 juta ton ore dan emas dengan kualitas bagus,” jelas Maroef Sjamsuddin di Jakarta, seperti dikutip dari kompas.com, Kamis (2/7).

Dengan amandemen kontrak karya PT. Freeport dan Pemerintah Indonesia, maka wilayah operasi Freeport nantinya akan menciut dari 212,95 ribu hektar menjadi 90,36 ribu hektar, atau hanya 42,4 persen dari luas lahan semula. Pada kontrak karya pertama, Freeport memiliki 2,6 juta hektar lahan operasi, namun saat ini tinggal 90,36 ribu hektar saja.

Menteri ESDM Sudirman Said sendiri mengatakan bahwa lahan tersebut akan diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk dikelola, namun sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) harusnya lahan tersebut bisa menjadi kekayaan negara atau lahan dengan izin khusus.

Karena itu, pemerintah hingga saat ini sedang mencari mekanisme yang tepat untuk masalah ini.

Seperti diketahui, empat poin amandemen kontrak karya Freeport di Indonesia telah dilaksanakan, termasuk salah satunya mengurangi lahan operasi Freeport. Dua poin lainnya yang belum disepakati yaitu soal penerimaan negara dan status hukum perusahaan. (Dwi Kristyowati – sisidunia.com)