sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Presiden Jokowi Tolak Revisi Undang-Undang KPK Dari DPR

Presiden Jokowi Tolak Revisi Undang-Undang KPK Dari DPR



Jakarta – Presiden Jokowi akhirnya menolak draf revisi Undang-Undang KPK yang diajukan oleh Komisi Hukum DPR saat memimpin rapat terbatas soal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2015).

Presiden Jokowi Tolak Revisi Undang-Undang KPK Dari DPR

Sikap Presiden ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrachman Ruki dalam konferensi pers di Kantor Presiden. Ikut dalam konferensi pers tersebut Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

“Pesan Presiden untuk KPK, Kejaksaan, dan Polri bekerja secara sinergi, tetapi yang paling menggembiarakan, dengan tegas Presiden mengatakan bahwa tidak ada keinginan Presiden melemahkan KPK. Oleh karena itu, Presiden menolak revisi UU KPK,” terang Taufiqurrachman Ruki.

Seperti diketahui, Komisi Hukum DPR berencana melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun oleh banyak pihak, revisi tersebut dipandang justru akan melemahkan fungsi dan wewenang dari KPK karena dalam salah satu drafnya menyebutkan bahwa KPK diwajibkan meminta izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan penyadapan dan harus mengantongi bukti permulaan yang cukup.

Draf ini dianggap justru dapat menimbulkan kebocoran informasi dan menimbulkan konflik kepentingan jika penyadapan terkait dengan pemberi izin, selain memperpanjang birokrasi tentunya. (Dwi Kristyowati – sisidunia.com)