Home » News » Kebijakan Menteri Susi Ditolak Para Nelayan

Kebijakan Menteri Susi Ditolak Para Nelayan



Jakarta โ€“ Dengan adanya kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti, membuat aksi unjukrasa dari para nelayan. Sebagai contoh di Kota Tegal ada ribuan nelayan yang mendatangi Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal.

Kebijakan Menteri Susi Ditolak Para Nelayan

Meraka berasal dari pedagang ikan, buruh bongkar muat, pemilik kapal, ABK yang membawa spanduk yang berisikan simbol perlawanan atas kebijakan yang dinilai merugikan bagi nelayan. Unjuk rasa tersebut dikawal oleh jajaran Polres Tegal Kota yang kebetulan dipimpin langsung oleh Kapolres Tegal Kota, AKBP Bharata Indrayana SIK.

Aksi unjuk rasa sempat memanas, namun pada akhirnya suasana dapat diredam setelah Walikota Tegal, Hj Siti Mashita Soeparno menemui dan memberikan dukungan. Ketika ditemui wartawan sisidunia, Kamis (29/1/2015), Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kota Tegal, Mahmud Effendy mengungkapkan bahwa Permen KKP No 2/Permen-KP/Tahun 2015 sangat merugikan nelayan.

Karena dengan adanya larangan untuk alat penangkapan ikan yang berupa cantrang, payang, dogol dan sejenisnya dirasa sebagai sebuah kebijakan yang keliru. Hal ini dikarenakan kebanyakan nelayan yang ada di Tegal dan pesisir Pantai Utara Jawa melaut menggunakan kapal cantrang.

Dengan adanya peraturan tersebut tentunya membuat nelayan tidak dapat berlayar. Lalu siapakah yang akan menanggung biaya hidup dari ribuan nelayan tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh H Tambari Gustam, seorang tokoh nelayan Kota yang menolak Permen KKP No 2/Permen-KP/Tahun 2015, serta menginginkan harga solar bersubsidi bukan dengan harga industri.

Jika dengan menggunakan harga industri tentunya beban saat melaut menjadi semakin besar. Karena dengan harga tersebut, hasil tangkapan para nelayan tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. Berkaitan dengan keberatan dari para nelayan ini, Walikota Tegal Hj. Siti Mashita Soeparno akan membuat surat yang terdiri dari beberapa poin untuk dapat dikirimkan kepada pemerintah pusat melalui kementerian yang bersangkutan. (Rindi Ayunda – sisidunia.com)