Home » News » Berita Politik: Pejabat DKI Diawasi Ketat Oleh PPATK

Berita Politik: Pejabat DKI Diawasi Ketat Oleh PPATK



Jakarta โ€“ Dalam rangka membangun pemerintahan yang bebas KKN, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagai informasi bahwa adanya pengawasan transaksi keuangan ini adalah untuk pertama kalinya di lingkungan pemprov.

Berita Politik: Pejabat DKI Diawasi Ketat Oleh PPATK

Ketika ditemui wartawan sisidunia, Jum’at (23/1/2015), seusai menandatangani MoU di Balai Kota, Jakarta,Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, mengugnkapkan bahwa penelusuran rekam jejak pejabat berdasarkan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian jangan sampai salah dalam menempatkan seseorang pada posisi jabatan tertentu.

Karena bisa jadi banyak proyek oleh oknum tertentu menjadi disalahgunakan. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini Jakarta dapat menjadi role model untuk wilayah lain yang ada di seluruh Indonesia dengan menerapkan kebijakan pembatasan transaksi tunai.

Berdasarkan data dari PPATK tercatat sejak tahun 2003-2014, ada sekitar 599.940 orang yang dalam satu hari mengambil uang tunai lebih dari Rp500 juta, sedangkan untuk korporasi hanya 163.605. Untuk total pembawaan uang tunai lintas batas negara mencapai U$155 juta dan 46 ribu Yuan per bulan.

Pada tahun 2015 ini, Pemprov DKI Jakarta membatasi adanya tarik tunai untuk para pejabatnya sebesar Rp25 juta per hari. Ahok berharap dengan adanya gaji dan juga tujangan per bulan yang sudah tinggi, diharapkan pejabat DKI tidak melakukan tindak pidana pencucian uang, gratifikasi, dan KKN. (Rindi Ayunda – sisidunia.com)