Home » News » Perppu Pilkada Dapat Persetujuan Semua Fraksi DPR

Perppu Pilkada Dapat Persetujuan Semua Fraksi DPR



Jakarta – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) yang pernah dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa menjabat menjadi Presiden mendapatkan persetujuan dari semua Fraksi DPR untuk menjadi undang-undang, namun dengan syarat ada beberapa yang harus di revisi.

“Uji publik itu lamanya 3 bulan, membuat pilkada semakin panjang. Lagi pula, tidak ada konsekuensi apa pun dari uji publik selain calon kepala daerah mendapat keterangan sudah melakukan uji publik. Artinya, hanya formalitas belaka,” tegas anggota Komisi II DPR, Agung Widiantoro, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin sore (19/1/2015).

Perppu Pilkada Dapat Persetujuan Semua Fraksi DPR

Dari fraksi PKB juga menambahkan agar syarat untuk menjadi Kepala Daerah lebih diperkatat lagi. “PKB mengusulkan dalam revisi nanti mencantumkan indeks kepemimpinan daerah agar kita memiliki standar minimal bagi calon yang ingin maju. Selama ini, syarat kepemimpinan bagi calon hanya dua, dukung-mendukung dan finansial,” tambah anggota Komisi II PKB, Yanuar Prihatin.

Untuk partai Demokrat, fraksinya tidak mengajukan revisi apapun, namun mereka setuju jika Perppu yang pernah dikeluarkan SBY menjadi undang undang Pilkada. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)