Home » News » LIMA: KPK Dibilang Balas Dendam, Politisasi, Kriminalisasi, Saya Rasa Tidak

LIMA: KPK Dibilang Balas Dendam, Politisasi, Kriminalisasi, Saya Rasa Tidak



Jakarta – Pelantikan Komjen Budi Gunawan ditunda oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka kepada calon tunggal Kapolri ini terkait kasus penerimaan hadiah atau gratifikasi ketika menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode 2003-2006 silam.

Langkah berani KPK ini mendapatkan tanggapan dari Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. Menurutnya, ketua KPK Abraham Samad dan ketua yang lain nya sangat peka sekali untuk mencegah seseorang yang akan duduk di kursi teratas kepolisian namun memiliki masalah korupsi.

LIMA: KPK Dibilang Balas Dendam, Politisasi, Kriminalisasi, Saya Rasa Tidak

“KPK dibilang balas dendam, politisasi, kriminalisasi, saya rasa tidak. Itu Langkah preventif mencegah orang yang bermasalah duduk di jabatan strategis,” jelas Ray dalam diskusi, pada sabtu (17/1/2015).

Hanya saja yang menjadi pertanyaan, siapakah yang memberikan data soal dugaan korupsi Budi ke KPK. Karena selama ini KPK tidak pernah dilibatkan dalam proses penelusuran rekening gendut di internal kepolisian. “Siapa yang menyuplai data ke KPK, ini pertanyaannya? KPK dari awal tidak dilibatkan,” tutupnya. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)