Home » News » Fraksi Gerindra Sebut Ada Kejanggalan Soal Status Tersangka Budi Gunawan

Fraksi Gerindra Sebut Ada Kejanggalan Soal Status Tersangka Budi Gunawan



Jakarta – Penetapan status Tersangka bagi Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan tanggapan dari Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa. Menurutnya, status tersangka tersebut ada kejanggalan dan keputusan KPK tersebut bisa saja di alunir.

“Tinggal diuji praperadilan (penetapan tersangka oleh KPK). Budi Gunawan harus lakukan itu, sah atau tidak penetapannya sebagai tersangka,” jelas Desmond ketika ditemui wartawan, Jumat (16/1/2015).

Fraksi Gerindra Sebut Ada Kejanggalan Soal Status Tersangka Budi Gunawan

Desmond juga menambahkan, kejanggalan lainnya tertuang pada Pasal 21 dan 30 Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang mana keputusan pemberian status tersangka harus diputuskan oleh 5 pimpinan KPK, dan untuk kasus Budi Gunawan hanya 4 pimpinan KPK saja karena Busyro Muqqodas sudah tidak aktif karena berakhirnya masa jabatannya.

“Kalau kita lihat pasal itu, ya tidak sah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Makanya diuji, hakim harus waras, jangan tidak waras,” tambah Politikus dari Partai Gerindra ini.

Menurut Desmond, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja menempuh langkah deponering(pengesampingan perkara demi kepentingan umum) dan melantik Budi Gunawan seperti halnya yang pernah ditempuh SBY semasa menjabat Presiden pada kasus Cicak vs Buaya yang menyeret nama ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto.

“Presiden SBY pernah melakukan hal yang sama (deponering) saat kasus Cicak vs Buaya dengan memberikan deponering kepada pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto. Akhirnya Presiden sekarang bingung sendiri, dia biang kerok, muter-muter,” tutupnya. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)