Home » News » PPP Sebut Ical Bisa Dituntut Kepengadilan Jika Menolak Perppu

PPP Sebut Ical Bisa Dituntut Kepengadilan Jika Menolak Perppu



Jakarta – Kekecewaan datang dari Sekjen PPP kubu Romahurmuziy, Syaifullah Tamliha atas pernyataan Partai Golkar yang menolak Perppu warisan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika masih menjabat sebagai Presiden. Karena menurutnya, dia ikut menandatangani kesepakatan Koalisi Merah Putih dengan SBY selaku ketua Partai Demokrat yang akhirnya mau bergabung dengan KMP.

“Saya adalah orang terakhir setelah SBY tanda tangan pada tanggal 1 Oktober di Hotel Mulia lantai 3. Nomor 3112. Pukul 7 malam,” tegas Tamliha di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

PPP Sebut Ical Bisa Dituntut Kepengadilan Jika Menolak Perppu

Tamliha juga menjelaskan, jika dalam perjanjian kesepakatan tersebut tertera tanda tangan para ketua Partai Politik, jadi jika ada yang mengingkari bisa dituntut ke pengadilan. “Kalau ada yang khianati bisa tuntut ke pengadilan. Sebagai Sekjen PPP saat itu. Jadi itu menurut saya, saya harap KMP bisa konsisten akan apa yg dikatakan dan ditandatangani,” jelasnya.

Politisi asal PPP ini juga menambahkan, dirinya merasa ditipu jika Golkar akhirnya menolak Perppu. Dirinya juga berharap Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Sekjen Golkar Idrus Marham untuk tidak mengingkari perjanjian tersebut.

“Saya harap betul dengan Ical maupun Idrus untuk konsisten dengan tanda tangan itu. Jangan kita ditipu. Orang DPR seperti saya saja bisa ditipu. Oleh karena itu konsistensi seseorang dengan tanda tangan enggak boleh dikhianati,” tutupnya. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)