Home » News » Jika DPR Menolak Perpu Pilkada, Seharusnya Publik Marah Ke KMP Bukan ke SBY

Jika DPR Menolak Perpu Pilkada, Seharusnya Publik Marah Ke KMP Bukan ke SBY



Jakarta – Pada tanggal 26 September 2014 dengan melalui hasil voting yang begitu alotnya, DPR pun akhirnya mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Pimpinan Daerah secara Tidak Langsung menjadi UU.

Jika DPR Menolak Perpu Pilkada, Seharusnya Publik Marah Ke KMP Bukan ke SBY

Banyak dari kalangan publik langsung meluapkan kemarahannya pada Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Yang akhirnya mengeluarkan Pilkada Langsung, namun apakah nantinya publik juga akan meluapkan amarahnya lagi pada SBY jika memang Perpu saat ini masih terganjal di DPR?

Pada saat RUU Pilkada Tak Langsung dirubah menjadi UU, publik protes kepada Ketua Umum Partai Demokrat SBY. Sebab pada saat itu aksi walk out yang telah dilakukan oleh 139 kebanyakan memang dari anggota fraksi Partai Demokrat, ini yang mengakibatkan kalahnya suara dalam pendukung pilkada langsung di DPR.

Pilkada yang akan dilaksanakan melalui DPR dinilai telah menghilangkan ciri demokrasi dan juga hak rakyat Indonesia.

Begitu mendengar amarah Publik, SBY pun langsung bertindak dan langsung angkat bicara. Setelah ahsil voting tersebut diumumkan, pada saat itu SBY sedang berada di Washington DC, dan sebelum melanjutkan perjalanan, SBY pun menyempatkan untuk menjawab alasan yang telah dituduhkan publik.

Melalui keterangan persnya, yang saat itu juga dilakukan di Washington DC, Sabtu (27/9/2014) waktu setempat. SBY tidak menyalahkan amarah publik, namuan SBY juga meminta ijin agar bisa menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu.

Dan setibanya di Jakarta pada saat itu, Presiden SBY secara langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang nomoi 1 tahun 2014 mengenai pilkada langsung. Perpu ini digunakan untuk membatalkan Undang-Undang npomor 22 tahun 2014 tentang pilkada tak langsung.

Namun kini yang menjadi masalah, Perpu Pilkada kembali terancam nasibnya. Sebab kini Partai Golkar telah menganggap sah pilkada tak langsung, serta menolak adanya Perpu tersebut. Refly Harun dan Yusril Ihza Mahendra pakar hukum tata negara, mengatakan jika sampai Perpu ini ditolak oleh DPR, maka akan terjadi kekosongan hukum mengenai penyelenggaraan Pilkada.

Refly Harun juga berani menebak publik pastinya akan marah lagi jika sampai Perpu pilkada langsung ini ditolak. “Iya pastinya publik akan kembali marah, namun tidak pada SBY tapi pada KMP,” ucap Refly saat berbincang dengan sisidunia, kamis (4/12/2014). (Rindi Ayunda – sisidunia.com)