Home » News » Yusril Tegaskan Penolakan Perppu Pilkada Bisa Mengakibatkan Kekosongan Hukum

Yusril Tegaskan Penolakan Perppu Pilkada Bisa Mengakibatkan Kekosongan Hukum



Jakarta – Pihak Komisi II DPR RI sebelumnya menyatakan akan segera membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2014 terkait pemilihan Kepala Daerah dengan target penyelesaian paling lambat Februari 2015 untuk mendapatkan kepastian apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang terkait diterima atau sebaliknya.

Yusril Tegaskan Penolakan Perppu Pilkada Bisa Mengakibatkan Kekosongan Hukum

Sejumlah pakar hukum tata negara ternama pun nantinya dinyatakan akan dipanggil untuk diminati pendapat maupun sarannya mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang itu. Dan salah satu sosok pakar hukum tata negara yang direncakan dimintai pendapatnya adalah Yusril Ihza Mahendra.

Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2014), Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya menyatakan jika nantinya pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014, maka dapat menimbulkan kekosongan hukum yang berkaitan dengan Pilkada.

Yusril Ihza Mahendra turut menjelaskan jika nantinya Perppu terkait ditolak, hal tersebut tidak serta merta membuat peraturan yang ada sebelumnya menjadi berlaku sehingga kekosongan hukum akan terjadi. “Dia tidak bisa kemudian UU yang dicabut itu menjadi otomatis berlaku,” tegas pakar tata negara itu.

Namun demikian Yusril Ihza Mahendra menjelaskan Undang Undang yang sebelumnya bisa saja kembali diberlakukan, akan tetapi diiringi sebuah catatan besar dimana pihak pemerintah beserta DPR RI mencapai kata sepakat untuk mencabut Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan memberlakukan lagi UU yang lalu. (Maria Ulfa – SisiDunia.Com)