Home » News » PKS Tanggapi Larangan Menteri Rapat Dengan DPR

PKS Tanggapi Larangan Menteri Rapat Dengan DPR



Jakarta – Kabar soal larangan Menteri rapat dengan DPR sebelum revisi UU MD3 selesai atas persetujuan antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dibantah oleh pihak PKS. Melalui Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq, menyatakan tidak ada kesepapakan tersebut.

“Enggak ada kesepakatan itu, tidak ada,” jelas Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

PKS Tanggapi Larangan Menteri Rapat Dengan DPR

Mahfudz juga menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum paham dengan UU MD3, menurutnya jika larangan tersebut tidak dicabut maka akan membuat suhu politik akan kembali mamanas.

“Menurut saya ini satu kesalahan serius menunjukkan pemerintah tidak mengerti konstitusi, UU MD3 dan kalau terus berlanjut ini malah menimbulkan situasi politik yang makin panas,” tambahnya.

Apalagi sudah dijelaskan dalam undang undang MD3, anggota dewan DPR bisa saja memanggil Menteri secara paksa jika yang bersangkutan tidak mau memenuhi undangan DPR, namun sejauh ini pihak DPR masih enggan menggunakan cara tersebut.

Baca Juga:

“Kalau sikap ini terus dilakukan pemerintah sedang lakukan blunder sendiri. Nanti bulan Januari pemerintah harus membahas RAPBN-P 2015, kalau DPR enggak menerima pemerintah gimana? Apa menteri baru bisa bekerja tanpa anggaran,” tandasnya. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)