Home » News » Revisi UU MD3: DPD Minta Lebih Dilibatkan

Revisi UU MD3: DPD Minta Lebih Dilibatkan



Jakarta โ€“ Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta agar pihaknya lebih dilibatkan terkait rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan merevisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Revisi UU MD3: DPD Minta Lebih Dilibatkan

Saat ditemui oleh tim SisiDunia (Minggu, 23/11/2014), Farouk Muhammad selaku Wakil Ketua DPD mengungkapkan bahwa terkait rencana revisi UU MD3, maka dalam proses pembahasan UU tersebut nantinya harus dibahas bersama oleh DPR, pemerintah dan DPD. Karena materi yang akan dibahas nantinya juga akan menyangkut DPD yang merupakan lembaga legislatif.

Alasan DPD yang meminta untuk dilibatkan dalam pembahasan revisi UU MD3 karena sesuai dalam putusan MK nomor 92/PUU-X/2012, seharusnya DPD-RI ikut terlibat dalam pembahasan perubahan UU MD3. Karena materi yang dimuat dalam UU MD3 juga mengatur tentang kapasitas DPRD dan DPD sebagai pelaksana dalam otonomi daerah.

Farouk menambahkan jika nantinya pihak DPR dan pemerintah tidak melibatkan DPD dalam proses revisi UU MD3, maka DPD berhak untuk mengambil langkah tegas untuk menegakkan keputusan tersebut.

Adapun sebelumnya pihak Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah sepakat untuk merevisi beberapa poin pasal dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Beberapa pasal yang nantinya akan direvisi yaitu pasal 74 dan pasal 98 terkait dengan hak yang dimiliki DPR. Pasal tersebut akan dihilangkan lantaran bersifat terjadi pengulangan dalam pasal lainnya. (Rindi Ayunda – sisidunia.com)