Home » News » TNI Vs Polri : DPR Kecam Aksi Bentrok Maut di Batam

TNI Vs Polri : DPR Kecam Aksi Bentrok Maut di Batam



Jakarta – Bentrok antara aparat TNI dan Polri terjadi lagi di kepulauan Riau, Batam. Kejadian ini terjadi pada Rabu (19/11) kemarin, baku tembak antara Brimob Polda Kepulauan Riau dengan Anggota Yonif 134/TS membuat situsasi di Batam mencekam, dalam tragedi ini satu orang anggota TNI dari Yonif 134/TS serta kerusakan parah di Mako Brimob.

Menyikapi aksi ini, Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin turut angkat bicara, menurutnya Presiden harus memanggil kedua pimpinan istansi yaitu Kapolri Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk memecahkan masalah yang telah terjadi di Batam, Kepulauan Riau, hingga merenggut nyawa.

DPR Kecam Aksi Bentrok Maut di Batam

Hasanuddin juga memberikan pendapat, agar tidak terjadi lagi kejadian yang memalukan tersebut sebaiknya Panglima dan Kapolri mencopot Kapolda dan Pangdam 1 Bukit Barisan.

“Solusi kita, Presiden panggil Panglima TNI dan Kapolri, kalau terjadi lagi, maka Kapolda dan Pangdam copot. Itu membuat mereka berjaga-jaga. Kalau islah, ada main golf bersama, itu kan panglima doang, perwira, bukan tamtama atau bintara, olahraga juga cuma sekian orang, yang lain pulang, berkelahi lagi,” tegasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/11/2014).

Kejadian seperti ini tidak hanya kali ini saja, namun sudah dari dulu dan masalahnya hanyalah kecemburuan sosial saja. “Harusnya seguru seilmu jangan ganggu, punya lahan masing-masing. Kalau lahan Brimob kan bisa ke mana saja lintas teritorial, gesekan lapangan lebih banyak. Kasus itu muncul karena kecemburuan, masalah kecemburuan sosial saja,” ucapnya dengan nada ketus.

Sebelum menutup perbincangan, Politisi asal PDI Perjuangan ini meminta siapa saja yang terlibat dalam bentrokan tersebut diberikan sanksi, karena bagaimanapun juga penggunaan senjata api merupakan pidana militer.

Baca Juga:

“Kalau soal bagaimana itu jelas, yang salah harus dihukum, menggunakan hukum disiplin militer atau pidana militer. Mengeluarkan senjata itu pidana militer,” tutupnya. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)