Home » News » Kisruh PPP, PTUN Batalkan Kepengurusan PPP Kubu Romi Versi Muktamar Surabaya

Kisruh PPP, PTUN Batalkan Kepengurusan PPP Kubu Romi Versi Muktamar Surabaya



Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Ketua Umum PPP kubu Suryadharma Ali (SDA), dengan memutuskan menunda kepengurusan PPP Versi Romi, menanggapi hal tersebut, Wakil Sekjen DPP PPP Hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya Arsul Sani langsung saja meradang putusan tersebut.

“Kalaupun benar ada Penetapan tersebut, maka itu tidak otomatis membuat Keputusan Menkum HAM tersebut batal, atau menjadi tidak berlaku. Keputusan itu tetap sah selama belum ada Putusan yang final dan mengikat dari Mahkamah Agung yang secara tegas membatalkannya,” tegas Arsul saat jumpa pers di Jakarta, pada Sabtu (8/11/2014).

PTUN Batalkan Kepengurusan PPP Kubu Romi Versi Muktamar Surabaya

Arsul meranggapan, pengajuan gugatan Suryadharma Ali dan Ahmad Gojali Harahap pada PTUN seharusnya tidak boleh sebagai patokan untuk membatalkan SK pemerintah, karena duanya sudah tidak menduduki kursi kepengurusan dalam partai.

“Jika-pun yang dipakai pedoman adalah Muktamar PPP di Jakarta, maka mereka sudah bukan pengurus DPP PPP lagi, sehingga tidak punya kapasitas maupun kepentingan untuk mengatasnamakan DPP PPP,” terangnya.

Asrul mengaku kecewa, karena PTUN telah memutuskan penetapan penundaan tersebut, jika berkaca pada Pasal 67 ayat 4 UU PTUN, Hakim hanya bisa melakukan penundaan apabila keadaan yang mendesak yang merugikan penggugat.

“Dalam perkara ini jelas kepentingan Suryadharma Ali sudah tidak ada lagi, karena dia sudah bukan Ketua Umum DPP PPP lagi. Kalau kepentingan dia sudah tidak ada, lalu dimana unsur adanya keadaan mendesak dan kerugian dia sebegai syarat untuk dikabulkannya penundaan,” sambung Arsul.

Dengan keluarnya putusan PTUN ini, Arsul yakin akan berdampak besar pada kepengurusan PPP di seluruh tanah air, begitu juga anggota partao PPP yang diduduk di gedung dewan DPR.

“Ini bukan cuma masalah antara Menkum HAM dengan Suryadharma Ali saja, tapi di sini melekat pula kepentingan DPP PPP yang sudah disahkan, Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang (DPW dan DPC) PPP dari seluruh Indonesia yang sudah bermuktamar di Surabaya, serta para anggota Fraksi PPP DPR/MPR-RI sebagai kepanjangan tangan PPP di Parlemen.” tutupnya.

Baca Juga:

Sebelumnya telah diberitakan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan menunda pelaksanaan SK Menkum HAM nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014, SK tersebut pengesahan susunan pengurus DPP PPP Kubu Romi versi muktamar Surabaya. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)