Home » News » Moratorium PNS: Pemkot Batu Gunakan Aturan Baru Untuk Kenaikan Pangkat PNS

Moratorium PNS: Pemkot Batu Gunakan Aturan Baru Untuk Kenaikan Pangkat PNS



Batu – Adanya rencana pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menerapkan moratorium pegawai negeri sipil (PNS) dianggap tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemkot Batu, Jawa Timur. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu, Achmad Suparto, mengatakan selama ini jumlah PNS di lingkungan Pemkot Batu sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan ideal. Sebelumnya Pemkot Batu melalui BKD telah menerapkan moratorium, hal ini dilakukan untuk mengefektifkan kinerja pegawai.

Moratorium PNS: Pemkot Batu Gunakan Aturan Baru Untuk Kenaikan Pangkat PNS

Kebijakan moratorium PNS yang akan berjalan selama lima tahun ke depan namun tetap tidak membawa pengaruh yang banyak mengingat jumlah PNS di Pemkot Batu sekitar 3.900 orang. Dikutip dari berbagai sumber Rabu (5/11/2014) jumlah PNS Pemkot Batu terdiri dari PNS golongan satu sebanyak 149, golongan dua 1.262 orang, golongan tiga 1.858 orang dan golongan empat sebanyak 663 orang ditambah jumalh tenaga honorer sekitar 526 orang. BKD juga menerapkan aturan baru terkait proses kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemkot Batu yakni bakal disertai karya tulis tentang bidang tugasnya. Terkait kebijakan baru tersebut beberapa PNS terpaksa harus ditangguhkan proses kenaikan pangkatnya.

Untuk kenaikan pangkat Pemkot Batu bakal menggunakan parameter yang tepat dan tidak asal naik secara reguler begitu saja. Maksudnya kenaikan pangkat akan membawa dampak positip apabila ada penilaian kinerja yang cermat. Kenaikan pengakt secara reguler sengaja ditahan dari semestinya yang naik pada April lalu terpaksa harus menunggu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Penangguhan kenaikan pangkat tersebut juga berhubungan dengan kinerja PNS.

Karena itu Pemkot Batu menginginkan kenaikan pangkat harus melalui prosedur kinerja yang lebih detail. BKD sudah melakukan pendataan secara administrasi kepada para pegawai yang semestinya naik pangkat. Yakni kenaikan pangkat reguler atau kenaikan pangkat berkala per 1 April dan per 1 november. Semua pegawai yang naik pangkat pada bulan tersebut sudah terdata dan secara administrasi sudah rampung. (fauji nur – sisidunia.com)