Home » News » Setya Novanto: Program Pemerintah KIP Harus Minta Persetujuan DPR Dulu

Setya Novanto: Program Pemerintah KIP Harus Minta Persetujuan DPR Dulu



Jakarta – Program Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan melaksanakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), untuk itu Pimpinan Komisi X mengadakan rapat terbatan dengan ketua DPR RI Setya Novanto, untuk membahas program tersebut.

“Tadi saya undang pimpinan komisi X untuk evaluasi bagaimana pemerintah sekarang bisa menjalankan itu (KIP). Karena pemerintah kan harus izin kita,” tegas Setya usai rapat di kompleks parlemen, Selasa (4/11/2014).

Program Pemerintah KIP Harus Minta Persetujuan DPR

Sebenarnya, DPR RI menyambut baik program KIP dari Pemerintah Jokowi, karena bagaimanapun KIP merupakan bantuan pelayanan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, hanya saja ada beberapa poin yang perlu dibahas bersama legislatif.

Pada kesempatan yang lain, Ridwan Hisam selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyatakan belum mengetahui secara rinci program Pemerintah KIP tersebut, akan tetapi ada yang janggal dalam pelaksanaan program tersebut.

Apalagi di APBN 2014, untuk anggaran KIP tidak ada sehingga perlu mendapatkan pembahasan di parlemen, “KIP hampir sama dengan BSM (Bantuan Siswa Miskin). Tapi di APBN sekarang, tak ada mata anggaran KIP. Sehingga kalau mau di-split, mesti mendapat persetujuan DPR dulu untuk merubah mata anggaran dari BSM ke KIP,” kata Ridwan.

Baca Juga:

Dalam waktu dekat ini, Ridawan akan memanggil Menteri terkait yaitu Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, namun untuk kapan pemanggilan tersebut belum bisa dipastikan sekarang. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)