Home » Ekonomi & Bisnis » Daftar UMK 2015: Pemkab Malang Usulkan Kenaikan UMK Sebesar 20 Persen

Daftar UMK 2015: Pemkab Malang Usulkan Kenaikan UMK Sebesar 20 Persen



Malang – Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur akhirnya menyerahakan upah minimum kota/kabupaten 2015 ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hal ini disebabkan adanya tiga nominal yang disampaikan ke Gubernur Soekarwo. Asa tiga versi nominal upah yakni versi pemerintah daerah, seriakt pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Nominal UMK 2015 yang diusulkan serikat pekerja ialah Rp 1.994.700 perbulan, versi Apindo sebesar Rp 1.815.000 per bulan dan versi Pemerintah kabupaten Malang Rp 1.952.000 atau naik sekitar 20 persen dari UMK 2014 yang mencapai 1.635.00 perbulan.

Daftar UMK 2015: Pemkab Malang Usulkan Kenaikan UMK Sebesar 20 Persen

Dikutip dari berbagai sumber Sabtu (1/11/2014) Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan “Usulan tiga versi ini terpaksa kami lakukan karena antara serikat pekerja dengan Apindo tidak ada titik temu, sedangkan usulan pemerintah mengambil jalan tengah. Mudah-mudahan yang disetujui dan ditetapkan gubernur nanti nominalnya tidak di bawah yang diusulkan pemerintah (Pemkab Malang),” ujarnya. Rendra mengatakan usulan nominal UMK pemkab Malang masih di atas Apindo dan di bawah serikat pekerja. Usulan UMk tersebut sudah dikirimkan ke Dewan Pengupahan Jatim dan masih menunggu penetapan dari Gubernur Jatim Soekarwo.

Menurut Bupati Malang, keluarnya angka kenaikan 20 persen dari UMK 2014 karena mencari angka yang realitis, dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, dan melihat usulan UMK daerah sekitar kabupaten Malang yaitu Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo. Rendra mengakui baru kali ini ada tiga versi usulan nominal UMK yang diajukan ke Pemprov Jatim, karena biasanya hanya dua versi. Ia mengharapkan angka UMK Kabupaten Malang yang diputuskan Gubernur nanti tidak sampai di bawah usulan pemkab Malang.

Mengenai usulan Apindo yang lebih rendah dari serikat pekerja maupun Pemkab Malang, karena menggunakan dasar survei, namun mengabaikan SE Gubernur no 560/20059/031/2014 tentang peningkatan kualitas, sedangkan serikat pekerja menggunakan survei dan SE gubernur serta altenatif kenaikan 22 persen dari UMK 2014. Sementara usulan pemerintah kota Malang dan Kota Batu juga hampri sama yakni sekitar 1,9 juta per bulan. (fauji nur – sisidunia.com)