Home » News » Kisruh DPR Tandingan : PKS Sindir Bentuk Presiden dan Kabinet Tandingan

Kisruh DPR Tandingan : PKS Sindir Bentuk Presiden dan Kabinet Tandingan



Jakarta – Munculnya DPR Tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diperkirakan kisruh di Gedung DPR Senayan, Jakarta, akan semakin lama dan memanas, langkah KIH ini karena Mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang dianggap sudah tidak bisa mengakomodir para anggota Dewan yang ada.

Munculnya DPR Tandingan ini akhirnya mendapat tanggapan dari petinggi Partai PKS, Aboebakar Alhabsy, menurutnya dalam hidup bernegara harus mempunyai aturan main, karena itu dia menyayangkan adanya DPR Tandingan yang diketuai Pramono Anung politisi senior dari Partai PDI Perjuangan.

DPR Tandingan

“Bila alasannya tak puas dengan terpilihnya alat kelengkapan dewan, kami pun bisa menggunakan alasan tersebut untuk membuat presiden tandingan,” sindir pria yang menjabat Ketua DPP PKS ini melalui pesan singkat, pada Kamis (30/10/2014).

Aboebakar juga menambahkan, KMP saja kalau mau bisa saja membuat Kabinet tandingan karena tidak mendapatkan jatah Menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), oleh sebab itu Aboebakar berpesan agar semuanya bisa berpikir baik dan menjadi negarawan yang bijak dan legowo.

“Kalaupun alasan tak dapat jatah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dijadikan dasar, kita pun bisa membuat kabinet tandingan lantaran partai kami tak dapat jatah menteri,” sindirnya.

Menurut Aboebakar, pimpinan DPR yang ada saat ini sudah mengakomodir keinginan dari kubu KIH, buktinya rapat paripurna sudah dilakukan sebanyak empat kali dan masih menunggu fraksi PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP untuk menyerahkan nama anggota komisi namun tidak pernah di gubris sama sekali.

Baca Juga:

“Apabila pada batas waktu yang telah disepakati tidak juga ada nama yang disetor ya harus bagaimana lagi. Kita kan harus segera kerja, kerja dan kerja, karena mitra kerja kita sudah terbentuk. Oleh karenanya daya sangat menyayangkan apabila dibentuk pimpinan DPR tandingan ini tidak baik untuk tradisi demokrasi di Indonesia,” tutupnya. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)