Home » News » DPR Dua Kubu : DPR Versi KMP dan KIH Timbulkan Kontroversi Yang Berkepanjangan

DPR Dua Kubu : DPR Versi KMP dan KIH Timbulkan Kontroversi Yang Berkepanjangan



Jakarta – Polemik yang terjadi di gedung DPR Senayan, Jakarta, antara DPR versi Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bisa menimbulkan kontroversial berkepanjangan, hal ini diungkapkan oleh Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto.

Menurut Nico, cacatnya legitimasi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) merupakan produk hukum yang cacat dan bisa memicu kontroversi. Secara legal formal, kubu KMP memang mempunyai landasan hukum untuk memilih paket komisi dan alat kelengkapan dewan, dan sebaliknya Komisi Tandingan dari KIH dasar hukum nya sangat lemah.

DPR Dua Kubu

“Tapi, UU MD3 itu disahkan dalam suasana yang cacat legitimasi politiknya karena itu diputuskan sepihak, bukan oleh dua kekuatan politik yang ada. Tidak heran implikasinya menimbulkan krisis legitimasi seperti ini,” kata Nico, kepada wartawan, Kamis (30/10/2014).

Untuk bisa meredam tensi politik dari dua kubu ini, ada dua langkah yang bisa ditempuh salah satunya UU MD3 harus dilakukan pengkoreksian ulang serta mengembalikan semangat proses berpolitik di parlemen yang demokratis dan sehat.

Kedua, jika komitmen KMP ingin mengedepankan kepentingan bangsa dan bukan golongan, tidak seharusnya menyapu bersih pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan, karena KPM sudah mendapatkan jatah ketua dan wakil Ketua DPR RI.

Seharusnya, KMP lebih akomodatif dengan cara memberikan kursi pimpinan pada kubu KIH, dengan demikian maka proses politik di DPR bisa menciptakan legitimasi yang kuat karena diikuti semua kekuatan politik yang ada.

Baca Juga:

“Di sisi lain, KIH juga perlu memperbaiki gaya komunikasi politik supaya menciptakan politik yang integratif dan tidak memperuncing polarisasi yang sudah ada,” tutup Nico. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)