Home » Ekonomi & Bisnis » Upah Minimum Provinsi: Ada 4 Provinsi Tentukan UMP 2015, 12 Provinsi Tunggu Keputusan Gubernur

Upah Minimum Provinsi: Ada 4 Provinsi Tentukan UMP 2015, 12 Provinsi Tunggu Keputusan Gubernur



Jakarta – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 yang akan diberlakukan mulai tahun depan, sampai saat ini baru terdapat empat Provinsi yang telah menentukan besaran UMP 2015. Saat ini pemerintah memberikan jangka waktu sampai dengan 1 November mendatang untuk seluruh daerah di Indonesia, menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi.

Upah Minimum Provinsi: Ada 4 Provinsi Tentukan UMP 2015, 12 Provinsi Tunggu Keputusan Gubernur

Seperti dilansir dari Kementerian Tenaga Kerja, Kamis (29/10/2014), baru terdapat emapt provinsi yang sudah menentukan besaran nilai UMP 2015 diantaranya, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan Sumatera Barat.

Berikut daftar besaran UMP empat daerah tersebut yang sudah ditetapkan:

– UMP Kalimantan Tengah 2015: Rp 1.896.367, KHL Rp 2.254.000, kenaikan 10%
– UMP Sulawesi Barat 2015: RP 1.655.500, KHL Rp 1.981.507, kenaikan 18,25%
– UMP Maluku 2015: Rp 1.650.000, KHL Rp 2.197.450, kenaikan 16,61%
– UMP Sumatera Barat 2015: Rp 1.615.000, KHL Rp 1.474.227, kenaikan 8,39%

Sementara sudah ada 12 Provinsi yang telah merekomendasikan Upah Minimum Provinsi ke Gubernur diantaranya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Bangka Belitung, Jambio dan Maluku Utara. Sementara Menteri Ketanagakerjaan yang baru Hanif Dhakiri menyampaikan “Kita harus mterus mendorong agara para gubernur bisa melakukan penetapan sesuai regulasi. Sejauh ini ada beberapa Provinsi yang sudah ada dan ada juga yang prosesnya sedang berjalan,” ungkapnya.

Mengenai adanya unjuk rasa dalam proses penetapan UMP, Hanif menilai sebagai hal yang biasa. Untuk upah pekerja yang sudah bekeluarga dan telah bekerja lebih dari satu tahun, sementara upah harus ditekankan pada kesepakatan di perusahaan masing-masing. Pembahasan penetapan upah antara pengusaha dan pekerja/buruh dapat dilakukan dan diatur melalui PKB (Perjanjian Kerja Bersam) dan PP (Peraturan Perusahaan).Hanif menambahkan, secara prinsip upah minimum hanya sebagai pengaman sosial (Social Safety Net). Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kurang dari satutahun masa kerja. (fauji nur – sisidunia.com)