Home » News » Widjajanto : Bentuk Kementerian Baru, Presiden Tidak Perlu Persetujuan DPR

Widjajanto : Bentuk Kementerian Baru, Presiden Tidak Perlu Persetujuan DPR



Jakarta – Rencana Presiden Jokowi membentuk Kementerian Maritim mendapatkan tanggapan dari Andi Widjajanto yang merupakan Mantan Deputi Tim Transisi, menurutnya Presiden tidak perlu mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Pasal 16 dan 19 UU, tak dibutuhkan pertimbangan DPR kalau ada bentukan baru. karena ini sebelumnya nol, nol menjadi baru. tidak dibutuhkan pertimbangan DPR.,” jeas Andi di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis (23/10/2014).

Bentuk Kementerian Baru, Presiden Tidak Perlu Persetujuan DPR

Untuk bunyi pasal 16 sendiri adalah pembentukan Menteri paling lambat 14 kari kerja sejak dari Presiden mengucapkan sumpah atau janji. Sedangkan pasal 19 hanya mengatur soal pengubahan nama, bukan pembentukan nama kementerian baru saja.

Namun menurut Hakam Naja untuk pembentukan Kementerian baru Presiden harus melaporkan terlebih dahulu ke DPR, mengingat anggaran untuk Kementerian baru harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

“Semua anggaran yang menyangkut publik harus disetujui DPR,” jelas Hakam yang juga Mantan Wakil Ketua Komisi Pemerintahan dan Dalam Negeri DPR RI saat ditemui wartawan pada Kamis (23/10/2014).

Bukan hanya pembentukan baru, megnubah Kementerian seharusnya di laporkan pada DPR, walaupun anggaran yang telah di alokasikan oleh institusi yang diubah bisa dapat digunakan secara langsung.

Baca Juga:

Hanya saja penggunaanya tetap akan berubah, “Harus dilaporkan karena menyangkut anggaran, ini proporsional tidak, manfaatnya besar tidak,” tutup politisi Parta PAN ini. (Moch asnan – www.sisidunia.com)