Home » News » Unjuk Rasa Hong Kong: Massa Pegiat Demokrasi Kembali Turun ke Jalan

Unjuk Rasa Hong Kong: Massa Pegiat Demokrasi Kembali Turun ke Jalan



Hong Kong – Massa pro demokrasi Hong Kong merebut kembali sebagian lokasi protes dari polisi pada Sabtu (18/10/2014) setelah terjadu huru hara selama berjam-jam dan kepala polisi kembali memperingatkan bahwa insiden tersebut akan merusak ketertiban dan membahayakan keselamatan umum. Puluhan massa rpo demokrasi mengalami cidera dalam insiden tersebut termasuk polisi, setidaknya 26 orang ditahan.

Unjuk Rasa Hong Kong: Massa Pegiat Demokrasi Kembali Turun ke Jalan

Polisi menggunakan pentungan dan semprotan lada, serta terlibat baku hantam dengan massa pro demokrasi, namun terpaksa mundur kurang dari 24 jam setelah membuka kembali lalu lintas di kawasan distrik padat Mong Kok. Unjuk rasa yang telah berlangsung selama tiga minggu dan menajdi tantangan politik terbesar bagi Tiongkok sejak penumpasan demonstrasi pro-demokrasi di Beijing pada 1989. Komisioner Polisi Hong Kong Andy Tsang setelah tiga minggu akhirnya buka mulut dan mengatakan bahwa pasukannya telah bersikap “sangat toleran”. setelah polisi mundur, pendemo segera memasang kembali barikade yang terbuat dari peti pengemas dan pagar. Tsang mengatakan perebutan kembali kawasan tersebut “benar-benar merusak ketertiban dan membahayakan keselamatan umum”.

Pengunjuk rasa, dipimpin oleh para pelajar yang bergejolak, menuntut pemimpin Partai Komunis Tiongkok menepati janji dalam konstitusi untuk memberikan demokrasi penuh bagi Hong Kong. Pemerintah Hong Kong diperintah di bawah kebijakan “satu negara dua sistem” yang memungkinkan wilayah itu menikmati otonomi luas dan kebebasan serta memberikan hal pilih universal sebagai tujuan akhir. Namun pada 31 Agustus Beijing menetapakan bahwa kandidat yang akan maju dalam pemilu 2017 harus mendapat persetujuan pemerintah Tiongkok. Keputusan ini oleh pegiat demokrasi disebut telah menjadikan konsep hak pilih universal tidak berarti. Pengunjuk rasa menuntut adanya pemilihan bebas untuk memilih pemimpin mereka. (fauji nur – sisidunia.com)