Home » News » KMP Agendakan Revisi Undang-Undang Yang Pro Pihak Asing

KMP Agendakan Revisi Undang-Undang Yang Pro Pihak Asing



Jakarta – Rencana Koalisi Merah Putih (KMP) kedepan akan merivi semua undang-undang yang dianggap tidak pro pada rakyat dan justru lebih menguntungkasn pihak asing, apalagi beberapa posisi pimpinan strategis yang dimiliki KMP mulai dari Pimpinan MPR, DPR tampaknya bisa terwujud, hal ini juga disampaikan oleh Tantowi Tahya selaku Juru Bicara (Jubir) KMP.

“Membentengi Pancasila dari gerakan kelompok tertentu untuk meninggalkan bahkan mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kedua, mengembalikan kedaulatan bangsa dan negara atas aset-aset, khususnya sumber daya alam,” tegas Tantowi, pada sabtu (11/10/2014).

undang Undang Yang Akan Di Revisi KMP

Ada beberapa undang-undang perlu di Revisi yang dianggap terlalu pro pihak asing diantaranya Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Pertambangan serta Undang-Undang Perbankan.

Pernyataan Tantowi ini juga sama dengan apa disampaikan Idrus Marham selaku Koordinator Koalisi Merah Putih (KMP) serta Sekjen Paratai Golkar, menurutnya tidak lama lagi KMP akan merivi undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jadi nanti akan kita selaraskan semua, ada lebih dari 100 undang-undang,” kata Idrus.

Baca Juga:

Contoh nyata yang diungkap Idrus adalah kesalahan sebagian masyarakat dalam membedakan sistem presidensial dengan parlementer serta Undang-Undang Perbankan yang bisa mendapatkan 100 persen saham di perusahaan Nasional, undang-undang inilah yang nantinya akan di revisi.

“Kami konstruksi kembali berpikir kami. Dewasa ini kerancauan terjadi, bicara presidensial ada bau-bau parlementer. Kepentingan nasional Undang-undang Perbankan memberikan asing beli saham 100 persen,” jelasnya. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)