Home » News » Inilah Daftar Dugaan Kasus Setya Novanto Yang Membuat Dirinya Sering Berurusan Dengan KPK

Inilah Daftar Dugaan Kasus Setya Novanto Yang Membuat Dirinya Sering Berurusan Dengan KPK



Jakarta – Terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR 2014-2019 ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh para pengguna media sosial. Pasalnya, tokoh politik asal Golkar ini dinilai sebagai sosok yang sering berurusan dengan KPK terkait beberapa kasus korupsi.
Inilah Daftar Kasus Setya Novanto Yang Membuat Dirinya Sering Berurusan Dengan KPK
Ketika Setya Novanto menjadi anggota DPR periode 2009 – 2014 dirinya beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk menjadi saksi terkait penyidikan kasus korupsi. Namun periode ini, dirinya kembali terpilih sebagai wakil rakyat lewat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II.

Berdasarkan catatan yang dilansir dari kompas.com, berikut adalah beberapa kasus yang pernah membelit Setya Novanto :

1. Kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Kasus ini menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang juga politikus Partai Golkar.

Dalam kesempatan tersebut KPK pernah menggeledah ruangan Setya di lantai 12, Nusantara I DPR. Dugaan keterlibatan Setya dan anggota DPR Kahar Muzakir dalam kasus PON Riau terungkap melalui kesaksian mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau.

Saat itu, Lukman mengaku telah menyerahkan uang senilai 1.050.000 dollar AS kepada Kahar, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN senilai Rp 290 miliar.

Selanjutnya, Lukman mengungkapkan bahwa awal Februari 2012, dirinya pernah menemani Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar.

Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya yang saat itu merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar. Demi memuluskan langkah itu, harus disediakan dana sebesar 1.050.000 dollar AS.

Pertemuan di ruangannya tersebut pernah diakui Setya. Namun, menurut Setya, pertemuan itu bukan membicarakan masalah PON, melainkan acara di DPP Partai Golkar.

Setya juga membantah terlibat dalam kasus dugaan suap PON Riau. Setya menolak dugaan pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau, atau memerintahkan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun.

2. Kasus Akil Mochtar
Setya pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini melibatkan mantan Ketua MK, Akil Mochtar, yang juga mantan politikus Partai Golkar.

Pada 24 April lalu, Setya bersaksi dalam persidangan kasus Akil bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Dalam persidangan itu terungkap adanya pesan BlackBerry (BBM) antara Akil dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali.

Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin.

“Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjenmu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis disana. Jd (jadi)sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok atw(atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?” demikian bunyi pesan BBM yang dikirimkan Akil yang diperlihatkan jaksa KPK sebagai barang bukti dalam persidangan.

Menurut transkrip BBM yang dilaporkan kepada jaksa KPK, saat itu Akil mengungkapkan bahwa dirinya merasa dibohongi oleh Idrus karena awalnya bersedia menyiapkan dana melalui Setya Novanto dan Nirwan B. Sayangnya, sebelum kesepakatan tersebut tidak terlaksana, penyidik KPK menangkap Akil bersama dengan politisi Golkar lain, Chariun Nisa, dan pengusaha Cornelis Nalau yang datang ke rumah dinas Akil untuk mengantarkan uang suap terkait Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini dalam persidangan, baik Setya maupun Idrus membantah adanya permintaan uang dari Akil. Setya mengaku telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim.

Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar.

3. Kasus E-KTP
Nama Setya juga disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-KTP. Nazaruddin menuding Setya telah membagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR.

Setya juga disebut telah merekayasa perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Terkait proyek e-KTP, Setya membantah terlibat, apalagi disebut telah membagi fee. Dia mengaku tidak tahu-menahu soal proyek e-KTP.

Terkait pengadaan e-KTP, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Sejauh ini, KPK belum pernah memeriksa Setya sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Sugiharto. (Dwi Kristyowati – sisidunia.com)