Home » News » Ternyata Presiden Tidak Pernah Setuju UU Pilkada, Lalu Bagaimana Dengan Hadirnya Mendagri Saat Paripurna?

Ternyata Presiden Tidak Pernah Setuju UU Pilkada, Lalu Bagaimana Dengan Hadirnya Mendagri Saat Paripurna?



Jakarta – Presiden SBY rupanya tidak tinggal diam begitu saja, dengan UU Pilkada. Beliau telah meminta kepada Wamenkum Denny Indrayana yang juga sebagai guru besar UGM, untuk mendalami pasal 20 ayat 2 UUD 1945 mengenai UU Pilkada.

Ternyata Presiden Tidak Pernah Setuju UU Pilkada, Lalu Bagaimana Dengan Hadirnya Mendagri Saat Paripurna?

Disini Presiden SBY juga menyampaikan, bahwa dirinya tidak pernah menyetujui atas UU itu. Oleh sebab itu Presiden SBY akan menggunakan UUD 1945 pasal 20 ayat 1, yang isinya ‘setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Mengenai hal ini Presiden SBY juga telah berkomunikasi dengan MK, apakah mungkin UU ini tidak akan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari Presiden?

Jika memang Presiden tidak setuju lalu bagaimana dengan kedatangan Mendagri Gamawan FAuzi yang juga telah memberikan pidato pada saat itu?

“Oleh sebab itu, Pak Presiden ingin menanyakan mengenai hal itu, Presiden sangat mengahargai apa yang sudah dilakukan olen Mendagri. Jadi tidak ada masalah dengan hal itu,” kata Denny saat berada di Kejagung, Jl Sultan Hasanudin, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Deny menjelaskan hal inilah yang ingin dibahas oleh Presiden. Deny mengingatkan soal pasal 20 ayat 2 mengenai persetujuan Presiden. Bukan dilihat dari pasal 20 ayat 5, yang berisi UU akan tetap berlaku bila memang presiden tidak memberikan tanda tangannya. (Rindi Ayunda – sisidunia.com)