Home » News » Hamdan Zoelva, Presiden SBY Hanya Konsultasi Keputusan UU Pilkada

Hamdan Zoelva, Presiden SBY Hanya Konsultasi Keputusan UU Pilkada



Jakarta – Beredar kabar bahwa Presiden SBY meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-undang pemilihan kepala daerah. Namun ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva membantah kabar tersebut, hal tersebut setelah Presiden SBY menelpon disela-sela kunjungan kenegaraan ke Jepang. Presiden SBY hanya berkonsultasi dengan MK mengenai keputusan DPR yang menetapkan UU Pemilihan kepala daerah yakni pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota akn dipilih oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hamdan Zoelva, Presiden SBY Hanya Konsultasi Keputusan UU Pilkada

Dikutip dari berbagai media online Senin (29/9/2014) Hamdan mengatakan “Tidak ada presiden meminta MK untuk membatalkan UU pilkada. Presiden hanya menyampaikan dinamika pengambilan keputusan di DPR. Jadi sama sekali tidak ada permintaan kepada MK untuk membatalkan,”ungkapnya di Gedung MK.

Hamdan Zoelva juga menyatakan bahwa UU yang baru disahkan DPR melalui sidang paripurna tersebut rentan digugat ke MK. Permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi akan diproses, pengujian konstitusi dan UUD. Hamdan juga memastikan, pihaknya bersama delapan hakim akan menjaga independensi selama menangani perkara tersebut nanti. Hakim di MK boleh berbeda pendapat atau dissenting opinion. Hal ini murni persoalan konstitusi dan UUD, tidak ada urusan dengan politik. (fauji nur – sisidunia.com)