Home » News » Walau Tanpa Teken Presiden, RUU Pilkada Tetap Bisa Dijalankan

Walau Tanpa Teken Presiden, RUU Pilkada Tetap Bisa Dijalankan



Jakarta – Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sudah disahkan melalui rapat paripurna kemarin jumat (26/9) dini hari dan mengasilkan keputusan melalui voting bahwa Pemilihan Kepala Daerah lewat DPRD dan bukan pemilihan langsung seperti yang sudah dijalani saat ini.

Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengancam tidak akan menandatangi UU Pilkada tersebut, walau demikian menutut seorang Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun, menjelaskan bahwa tanpa teken Presiden UU Pilkada tetap bisa dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan pasal 20 ayat 5 UUD 1945.

RUU Pilkada Tanpa Teken Presiden

“Secara teoretis, bila tidak ditandatangani (Presiden), 30 hari sejak 26 September, (UU itu) berlaku dan wajib diundangkan,” tulis Refly kepada wartawan melalui pesan singkat, Minggu (28/9/2014).

Pada Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 sudah menjelaskan bawah rancangan undang-undang yang sudah mendapatkan persetujuan bersama serta tidak disahkan oleh Presiden dalam senggang waktu 30 hari otomatis disetujui dan wajib dilaksanakan.

Refly juga menuturkan, jika SBY menolak RUU Pilkada Lewat DPRD sudah semestinya sejak awal disampaikan kepada Gamawan Fauzi, selaku Menteri Dalam Negeri. “Kalau mau nolak harusnya saat Mendagri sampaikan sikap pemerintah menjelang ketok palu,” jelas Refly.

Baca Juga:

Apabila SBY menyatakan tidak setuju ketika ketua pimpinan sidang paripurna Priyo Budi Santoso, belum mengetuk palu, maka RUU itu bisa untuk tidak disetujui di DPR, karena hal tersebut diatur dalam pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945.

Di pasal 20 ayat 2 mengatakan jika DPR dan Presiden harus mendapatkan persetujuan bersama, dan pasal 20 ayat 3 menjelaskan apabila RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi di persidangan DPR saat itu juga. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)