Home » News » UU Pilkada Lewat DPRD Sama Saja Merampas Hak Politik Semua Orang

UU Pilkada Lewat DPRD Sama Saja Merampas Hak Politik Semua Orang



Jakarta – Titi Anggraini Mashudi, selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menyikapi berbagai protes penolakan dari semua warga tentang Pengesahan Undang Undang Pilkada Lewat DPRD, karena yang menolak merasa hak politiknya di dirampas.

“Banyak orang yang baru menyadari dia punya hak politik setelah sekarang diambil,” jelas Titi ketika ikut melakukan aksi di Bundaran HI, Minggu (28/9/2014)

UU Pilkada DPRD Rampas Gak Politik Warga

Hampir 10 tahun ini warga menggunakan hak politik nya dengan Pilkada langsung, namun tiba-tiba sudah tidak memiliki hak dalam menentukan politiknya saat pengesahaan Pilkada lewat DPRD disahkan di DPR RI senayan, jumat (26/9) kemarin.

Maraknya penolakan UU Pilkada tersebut menandakan jika keputusan tersebut tidak memihak kepada warga, “Kalau banyak yang menolak ini berarti undang-undangnya memang bermasalah,” jelas Titi.

Baca Juga:

Untuk itu, dirinya akan mengawal aspirasi penolakan warga yang sudah mengumpulkan foto copy KTP dan tanda tangan penolakan UU Pilkada di mahkamah konstitusi nanti, semua materi kita sudah siap dan semoga saja nantinya menang sehingga hak berpolitik masing-masing orang bisa dikembalikan dengan membatalkan keputusan Pilkada Lewat DPRD. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)