Home » Techno » Rencana Demokrat Ajukan Judicial Review Ke MK Sangat Sulit Terwujud

Rencana Demokrat Ajukan Judicial Review Ke MK Sangat Sulit Terwujud



Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah langsung sudah tinggal kenangan saja, kini Indonesia sudah menerapkan Pilkada lewat DPRD yang sudah disahkan DPR pada jumat (26/9) lalu. Namun keputusan tersebut mendapatkan banyak kecaman masyarakat luas termasuk Partai Demokrat (PD) yang hendak berencana mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

“Terkait rencana judicial review Partai Demokrat ke MK kemungkinan besar tidak akan diterima (niet ontvankelijkverklaard) karena beberapa alasan,” ucap seorang ahli tata negara Dr Bayu Dwi Anggono, dirilis dari detikcom, Minggu (28/9/2014).

Demokrat Ajukan Judicial Review Ke MK

Yang pertama, sebelum melahirkan keputusan, MK menilai Anggoka DPR dan Frkasi partai yang berada di gedung DPR RI Senayan merupakan bagian penting dalam pembentukan Undang Undang di DPR, hal tersebut sudah tertuang dalam pertimbangan hukum putusan No 151/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.

“Sehingga tidak tepat ketika setelah menjadi UU justru dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh partai di MK,” jelas Dosen Universitas Jember (Unej) ini.

Baca Juga:

Kepala Daerah Dipilih Bukan Karena Faktor Uang

Dan yang kedua, legal standing yang akan di ujikan di Mahkamah konstitusi nantinya akan di kaitkan dengan kerugian konstitusional sang pemohon sendiri. “Partai Demokrat tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya UU Pilkada,” tandas Bayu.

Bayu jugamenambahkan, kerugian konstitusional adalah rakyat Indonesia, sebab pengesahaan Pilkada Lewat DPRD merupakan perampasan kedaulatan rakyat, “Hal itu sebagaimana diatur oleh pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD,” tutupnya. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)