Home » News » RUU Pilkada: Pilkada Langsung Picu Korupsi Secara Sistematik

RUU Pilkada: Pilkada Langsung Picu Korupsi Secara Sistematik



Jakarta – Memang pemilihan pilkada menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak ketinggalan memberikan komentarnya, dimana pada intinya harus ada transparansi di partai politik.

RUU Pilkada: Pilkada Langsung Picu Korupsi Secara Sistematik

Dengan adanya pilkada tidak langsung ini justru memicu korupsi yang masif, sistematis dan by design ungkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada wartawan sisidunia melalui pesan singkat, Jumat (26/9/2014).

Karena menurut Bambang bahwa sebenarnya masalah utama atas pemilihan umum kepala daerah dikarenakan tidak adanya akuntabilitas dan transparansi di setiap partai politik, terlebih untuk pendanaan dana partai.

Bahkan KPK juga mempertanyakan alasan beberapa pihak yang mengungkapkan bahwa dengan pilkada ditangan DPRD sebenarnya dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Walaupun memang pilkada tidak langsung juga tidak ada jaminan atas permainan politik uang.

Memang didalam pemilihan langsung, masyarakat sebagai pemilih langsung jenis korupsinya hanya berkaitan dengan urusan perut saja. Sedangkan untuk pemilihan pilkada tidak langsung, maka jenis korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen akan berlangsung dahsyat dan sistematis disertai dengan karakter greedy corruption atau bahkan corruption by system.

Sehingga korupsi yang dilakukan nilainya akan lebih besar. Berdasarkan data korupsi yang telah dirilis oleh pihak Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sejak 2004 – 2012, ada sekitar 290 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah.

Dimana KPK sudah menangani sekitar 52 kasus, dimana sejumlah kasus korupsi kepala daerah justru terjadi setelah pascapilkada dan tidak ada sangkut pautnya dengan pilkada langsung. Sebagai contoh kasus pada penyuapan terhadap Akil Muchtar, kasus Romi Herton (Palembang), Hambit Bintih (Gunung Mas) dan masih banyak lagi.

Dari data KPK ada sekitar 81 persen kasus korupsi kepala daerah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan juga penyalahgunaan kewenangan sesuai Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. (Rindi Ayunda – sisidunia.com)