Home » News » Berita Haji, Sembilan Majmuah Wanprestasi Hanya Satu Sesuai Kontrak

Berita Haji, Sembilan Majmuah Wanprestasi Hanya Satu Sesuai Kontrak



Jakarta – Adanya persoalan haji mengenai pemondokan jamaah yang dianggap terlalu jauh dengan tempat beribadah. Hal ini menjadi permasalahan serius terhadap para jamaah terutama yang sudah lanjut usia, mengingat jauhnya tempat pemondokan dengan akses untuk beribadah. Permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh majmuah yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi. Dimana perjanjian awal dengan pihak majmuah penyedia akomodasi disepakati penempatan jamaah di wilayah markaziah, paling jauh 650 meter dari masjid Nabawi. Dengan pertimbangan jamaah yang melaksanakan arabi (sholat 40 waktu) harus mondar-mandir ke Nabawi.

Berita Haji, Sembilan Majmuah Wanprestasi Hanya Satu Sesuai Kontrak

Dikuti dari berbagai sumber, Selasa (23/9/2014) Komisi Pengawas Haji Indonesia mencatat sejumlah temuan dan fakta dalam penyelenggaraan ibadah haji di tanah suci, Khususnya di Madinah. Dimana salah satunya soal pemondokan 17.000 jamaah haji asal Indonesia ditempatkan jauh dari Masjid Nabawi. Ketua KPHI Slamet Effendi Yusuf ” tak hanya jauh yang membuat jamaah tua terlambat arbain, pemondokan yang ditempati sangat tidak layak,” ungkapnya kepada tim Media Center Haji usai koordinasi dengan PPIH daerah kerja Madinah. Slamet Effendi Yusuf mengapresiasi langkah penyedian transportasi oleh PPIH, namun armada masih dianggap kurang, kendaraan coaster yang disediakan untuk jamaah hanya dapat membawa 30 orang, sementara diluar markaziah ada belasan ribu jemaah.

Ada sembilan majmuah yang melanggar kontrak pada penyelenggaran haji kali ini dan hanya satu yang menjalankan kesepakatan yakni Zuhdi. KPHI merekomendasiakn agar mereka dimasukan dalam daftar hitam dan tidak digunakan pada penyelenggaraan selanjutnya di Madinah. KPHI memberikan sejumlah rekomendasi agar persoalan tidak terulang dikemudian hari. Pertama, Kemenag membuat perjanjian dini dengan pihak penyedia pemondokan. Kedua, majmuah yang melanggar kontrak agar diputus saja, dengan meminta konsekuensi biaya yang tidak sedikit bagi yang ingkar. Selain itu mneyarankan menteri Agama mencontoh negara lain dalam penyelenggaraan haji. Aspek nilai harga yang ditetapkan di bawah rata-rata, sedangkan negara lain lebih tinggi. (fauji nur – sisidunia.com)